PDIP Nilai UU Kementerian Negara Belum Perlu Direvisi: Aturan yang Ada Masih Visioner

"Tetapi bagi PDIP, UU Kementerian Negara yang ada itu sebenarnya sudah mampu merepresentasikan seluruh tanggung jawab negara di dalam menyelesaikan seluruh masalah rakyat dan juga mencapai tujuan bernegara," kata dia.

Baca Juga

Gerindra Buka Peluang Revisi UU Kementerian, Klaim Setiap Presiden Punya Tantangan Berbeda

Sebelumnya, Partai Gerindra membuka peluang merevisi UU Kementerian Negara. Revisi dipandang perlu karena setiap presiden disebut memiliki tantangan dan masalah yang berbeda.

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan UU Kementerian Negara membatasi presiden untuk mengatur jumlah kabinetnya. Menurutnya, UU Kementerian Negara harus bersifat fleksibel, termasuk klausul yang mengatur jumlah nomenklatur kementerian.

Baca Juga

Khofifah Tak Setuju Kemensos dan Kementerian PPPA Digabung, Kenapa?

"Ya, mungkin revisi itu dimungkinkan. Ya revisi itu bisa sebelum dilakukan (sebelum pelantikan presiden)," ujar Muzani.

Editor: Rizky Agustian