PDIP Ungkap 4 Alasan Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Apa Saja?

JAKARTA, iNews.id - PDIP menolak usulan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ditunjuk oleh Presiden. Usulan tersebut dianggap memundurkan proses demokrasi.

"Saat masih menjadi ibu kota negara, Jakarta sudah mempraktikkan proses demokrasi yang baik. Bahkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta menjadi barometer demokrasi nasional karena tumbuhnya partisipasi kritis warga Jakarta," Ketua DPP PDIP Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis (7/12/2023).

Baca Juga

Uni Eropa Utangi Ukraina Rp1.763 Triliun, Batal Gunakan Aset Rusia yang Dibekukan

Dia mengatakan, Pilgub DKI Jakarta telah melahirkan tokoh nasional seperti Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga Ali Sadikin. Dia meminta praktik demokrasi yang tumbuh baik itu tidak ditarik lagi seperti zaman kegelapan dan otoritarian seperti masa Orde Baru (Orba).

Dia mengungkap ada empat alasan PDIP menolak usulan tersebut. Pertama, kekhususan Jakarta tidak boleh menjadi dasar Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dipilih oleh Presiden selaku kepala pemerintahan karena tidak berkaitan. 

Baca Juga

RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Dipilih Presiden, Heru Budi: Waduh Belum Baca

"Rumusan kekhususan Jakarta harus diterjemahkan sebagai bagian dari daerah yang menyimpan sejarah perjuangan bangsa dan negara, sekaligus daerah yang menjadi pusat kegiatan bisnis dan keuangan berskala nasional dan internasional," kata Said.