Pejabat Pajak Tersangka KPK Dapat Bantuan Hukum, Purbaya: Kan Masih Pegawai

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan pendampingan hukum kepada pegawainya yang menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendampingan tersebut diberikan selama proses hukum berjalan, tanpa ada intervensi terhadap penyidik KPK.

Purbaya menjelaskan, bantuan hukum diberikan karena para pihak yang terseret perkara tersebut secara administratif masih berstatus sebagai pegawai Kemenkeu.

Baca Juga

Maduro Mendekam di Penjara AS, Bodyguard-nya Malah Diangkat Jadi Menteri Venezuela

"Kalau saya ditanya: kenapa kamu bilang kamu akan mendampingi secara hukum? Itu kan masih pegawai (Kementerian) Keuangan," kata Purbaya saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).

Meski memberikan pendampingan hukum, Purbaya menegaskan tidak ada upaya intervensi terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan KPK. Menurutnya, pendampingan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghalangi penyidikan.

Baca Juga

Respons Purbaya usai Pegawai Pajak Jakut Kena OTT KPK

"Sebelum dia diputuskan bersalah di pengadilan, dia masih pegawai keuangan, jadi kan kita dampingin terus. Tapi enggak ada intervensi dalam pengertian, saya datang ke mereka, (lalu minta ke KPK) setop ini, setop itu," ujarnya.

Dalam perkara itu, KPK telah menetapkan lima tersangka, yakni Dwi Budi selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara, Askob Bahtiar selaku Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara, Abdul Kadim Sahbudin sebagai konsultan pajak, serta Edy Yulianto selaku staf PT WP yang merupakan objek wajib pajak.

Para tersangka diduga berupaya menekan nilai pajak PT WP dari Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar. Bahkan, oknum petugas pajak yang terlibat disebut meminta fee sebesar Rp8 miliar sebagai imbalan atas pengurangan nilai pajak tersebut.

Editor: Reza Fajri