Pejabat Pelni Dicopot Gegara Kajian, Ngabalin : BUMN Harus Bersih dari Radikalisme

JAKARTA, iNews.id - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengapresiasi pencopotan pejabat PT Pelni yang menggelar kajian Ramadan tanpa seizin atasan. Sebab menurutnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus bersih dari ajaran radikalisme.

"BUMN, Badan Usaha Milik Negara itu harus bersih dari orang-orang yang menyebarkan ajaran dan paham-paham radikal di karyawan-karyawan BUMN," kata Ngabalin saat berbincang dengan MNC Portal Indonesia melalui sambungan telepon, Sabtu (10/4/2021).

Baca Juga

2.000 Orang Dibantai di Sudan, 5 Negara Arab Kecam Aksi Pemberontak RSF

Ngabalin menyoroti sikap pejabat di PT Pelni yang menggelar kajian tapi tanpa izin atasannya. Atas dasar itulah, Ngabalin mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh komisaris PT Pelni mencopot pejabatnya itu.

"Tidak ada orang di perusahaan milik negara itu bekerja atas kemauannya sendiri, jadi harus ada koordinasi, karena itu kenapa bang Ali memberikan apresiasi kepada direksi dan komisaris PT Pelni atas tindakan tegas yang mereka ambil. Karena, BUMN harus bersih," katanya.

Baca Juga

Direksi Pelni Dirombak, Dua Direktur Diganti

Menurut dia, hal itu untuk mengantisipasi adanya penyebaran paham radikalisme dan intoleransi di kalangan BUMN. Dia kemudian menyinggung soal sosok penceramah yang isi ceramahnya justru menyebarkan kebencian.

"Karena begini, sekarang ini kan banyak orang yang ngaku sebagai ustadz dan mubaligh, pakai sorban, pakai kopiah, jidat hitam, sudah. Bisa pidato sedikit, semua sudah bisa jadi ustadz. Tetapi dalam berpidato, dalam berceramah itu, lebih banyak menyebarkan ujaran-ujaran kebencian," kata Ngabalin.

Sementara itu, Pjs Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni, Opik Taufik mengamini adanya pencopotan pejabat PT Pelni karena permasalahan kajian Ramadhan yang tanpa izin pimpinan. Opik mewakili PT Pelni meminta maaf atas kisruh tersebut.

"Kami telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait langsung. Kami sekaligus meminta maaf kepada segenap stakeholder dan masyarakat atas kegaduhan yang terjadi. Ini akan menjadi evaluasi bagi kami untuk ke depannya," ujar Opik dalam keterangan resminya.

Berdasarkan flyer yang diperoleh MNC Portal Indonesia, kajian yang menjadi permasalahan itu mengundang beberapa alim ulama ternama. Di antaranya, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis, Ustad Syafiq Riza Basalamah, serta Ustad Firanda Andirja. Kajian daring itu digelar oleh Badan Kerohanian Islam (Bakis) PT Pelni.

Editor: Faieq Hidayat