Pemakzulan Bupati Pati, Ini Mekanisme dan Alasan Kepala Daerah Bisa Diberhentikan Sesuai UU

Baca Juga

Bantuan Logistik Banjiri Posko jelang Aksi Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

Adapun pemberhentian dapat dilakukan apabila kepala daerah:

- Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah.
- Melanggar sumpah/janji jabatan.
- Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala daerah.
- Melanggar larangan bagi kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU Pemda.

Baca Juga

Polda Jateng Antisipasi Gesekan Massa Pro-Kontra Jelang Pemakzulan Bupati Pati

Selain itu, Pasal 83 UU Pemda juga menegaskan kepala daerah dapat diberhentikan sementara jika didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara, seperti korupsi, terorisme, makar, atau tindak pidana yang mengancam keamanan negara.

Mekanisme pemakzulan kepala daerah dilakukan melalui DPRD sebagai lembaga yang memiliki hak angket dan hak menyatakan pendapat. Sesuai Pasal 80 dan 81 UU 23/2014, jika DPRD menilai terdapat pelanggaran serius oleh kepala daerah, maka DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden (untuk gubernur) atau kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur (untuk bupati/wali kota).

Baca Juga

Jelang Sidang Pemakzulan Bupati Sudewo, Ribuan Warga Pati Siap Turun ke Jalan

Setelah keputusan DPRD diambil, hasilnya akan dikirim ke Mahkamah Agung (MA) untuk mendapatkan pertimbangan hukum. Jika MA menyatakan pelanggaran tersebut terbukti dan memenuhi unsur hukum, pemerintah pusat dapat menetapkan keputusan pemberhentian kepala daerah secara definitif.

Dalam kasus di Pati, rapat paripurna yang akan digelar hari ini menjadi babak baru dinamika politik daerah. Pansus Hak Angket DPRD Pati sebelumnya telah memproses 12 poin tuntutan dari kelompok masyarakat Masyarakat Pati Bersatu, yang menuntut pelengseran Bupati Sudewo.