Pemerintah Dorong Platform Digital Bagi Keuntungan yang Adil ke Media, Lindungi Hak Jurnalis

Selain itu, informasi yang diproduksi media berisiko disebarluaskan tanpa atribusi yang semestinya kepada media asal. Informasi tersebut juga berpotensi mengalami penambahan atau pengurangan data faktual.

“Nah, kalau di media lama, ya termasuk media-media lokal yang media mainstream, di situ ada pertanggungjawaban yang bisa dikejar oleh publik,” kata Syahganda, merujuk pada kejelasan sumber berita dan tanggung jawab media atas informasi yang diberitakan.

“Di situlah pentingnya tetap berpikir bagaimana community itu bisa tetap menjadi bagian dari berita itu. Ada keadilan buat masyarakat yang menerima berita, dan juga penting ada keadilan buat media yang memberitakan,” imbuhnya.

Pemerintah Belajar dari Kebijakan Australia

Syahganda menilai, pembagian keuntungan yang adil bagi industri media dapat diwujudkan. Dia mencontohkan kebijakan Australia yang pada Agustus 2026 resmi mengesahkan undang-undang baru untuk mewajibkan perusahaan teknologi besar berbagi pendapatan atau membayar pungutan khusus kepada penerbit media berita lokal.

Menurutnya, langkah serupa perlu dipertimbangkan di Indonesia agar media, termasuk media lokal, memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan dengan kerja jurnalistik mereka.