Pemerintah Setuju Revisi UU MD3 untuk Kepemimpinan Parlemen yang Efektif

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, Revisi Undang-Undang (RUU) MPR/DPR/DPD/DPRD (MD3) untuk mewujudkan lembaga pemusyawaratan yang lebih demokratis dan efektif. Selain itu, perkembangan sistem ketatanegaraan dan prinsip saling mengimbangi dan menjaga wibawa serta kepercayaan masyarakat juga menjadi bagian pertimbangan dari keputusan tersebut.

"Sehingga pembangunan di tingkat majelis ini diharapkan bisa dilakukan secara musyawarah mufakat," ujar Tjahjo dalam siaran pers yang diterima iNews.id, Jumat (13/9/2019).

Baca Juga

Perkuat Aliansi dengan AS, Korea Selatan Rebut Kembali Operasional Pasukan di Masa Perang

Dia menilai, perkembangan sistem ketatanegaraan pembentukan UU MD3 sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja kelembagaan. Khususnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip saling mengimbangi yang dilandasi pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sekaligus meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi rakyat.

Menurutnya, perubahan ketiga atas UU MD3 untuk menciptakan kepemimpinan parlemen yang efektif dan pola kepemimpinan yang tersusun serta dibentuk tetap mengacu pada prinsip keterwakilan secara profesional terhadap semua di MPR, DPR maupun DPD sebagai hasil pemilihan umum.

Selain itu, perubahan ketiga atas UU MD3 untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan yang demokratis, efektif dan akuntabel serta dapat mengembangkan sistem ketatanegaraan yang lebih baik dengan mengedepankan musyawarah mufakat.

"Berdasarkan pertimbangan pokok tersebut, pemerintah menyetujui secara prinsip substansi rancangan perubahan ketiga UU MD3 beserta naskah akademiknya dan pemerintah bersedia untuk melanjutkan rancangan UU ini dalam sidang paripurna yang akan datang dan dapat disahkan menjadi UU," ucapnya.

Pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menyepakati untuk merevisi UU MD3. Kesepakatan itu diambil setelah melakukan beberapa kali rapat antara Pemerintah dan DPR.

Editor: Kurnia Illahi