Pemerintah Siapkan Rp24,3 T untuk Bangun Wilayah Perbatasan

JAKARTA, iNews.id – Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp24,3 triliun untuk pembangunan wilayah perbatasan di Indonesia. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), hari ini.

Mahfud menyampaikan, wilayah perbatasan adalah daerah terdepan yang harus dipertahankan dan diamankan untuk keutuhan negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan fokus kepada seluruh wilayah perbatasan tersebut.

Dalam 24 Jam Terakhir, 108 Warga Israel Terluka Akibat Serangan Iran

“Prinsipnya, tidak boleh ada sejengkal tanah pun atau sebagian kecil apapun dari wilayah ini yang lepas dari kedaulatan Republik Indonesia, itu harus dilakukan dengan segala cara," kata Mahfud, dalam sambutannya dalam acara Rakornas BNPP, di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Rabu (11/3/2020).

Dia menuturkan, berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, BNPP diberi sejumlah wewenang dalam pengelolaan batas wilayah negara. Oleh karena itu, pemerintah akan mendukung BNPP dalam menjalankan fungsinya. Salah satunya, dengan menyiapkan anggaran dana yang besar kepada badan tersebut.

“Saya informasikan, sekarang itu negara mempunyai anggaran untuk itu, di APBN itu besar sekali Rp24,3 triliun. Kalau ini dikoordinasikan dengan baik, diintegrasikan pelakasanan dan implementasinya, kan itu hebat sekali,” ujarnya.

Di samping itu, Mahfud juga menitipkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan wilayah batas negara harus saling terintegrasi oleh semua kementerian dan lembaga.

“Seminggu lalu, saya bersama Mendagri hadir rapat terbatas dengan presiden, apa pesan Presiden? ‘Diintegrasikan’. Karena kalau diintegrasikan, dana APBN yang besar akan wujud, jadi barang bisa dilihat,” tuturnya.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun mencontohkan, salah satu pembangunan yang tak saling berintegrasi antara satu lembaga dan lembaga lain terjadi di Papua. Di mana semua sektor bekerja tanpa adanya integrasi, sehingga pembangunan di Bumi Cenderawasih tak tampak.

“(Saat ini) kebijakan di Papua itu diintegrasikan karena anggarannya besar, tapi selama ini tidak terlihat karena di sana sendiri-sendiri. Pendidikan sendiri, perindustrian di sana sendiri-sendiri, ndak terlihat,” ucapnya.

Editor: Ahmad Islamy Jamil