Pengamat Sebut Penyusunan RUU Ketahanan dan Keamanan Siber Seperti Jin

Irfan Ma'ruf ยท Rabu, 25 September 2019 - 15:45 WIB
Pengamat Sebut Penyusunan RUU Ketahanan dan Keamanan Siber Seperti Jin

Ahli keamanan siber Pratama Delian Persada (dua dari kiri) dalam Diskusi Publik RUU KKS di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (25/9/2019). (Foto: istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Ahli keamanan siber Pratama Delian Persada mengkritisi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS). Menurut dia, penyusunan RUU yang dilakukan DPR terkesan diam-diam.

Bahkan, Pratama menyebut, penyusunan RUU KKS seperti jin. "Tiba-tiba muncul seperti mahluk jin, kita kaget karena prosesnya sangat cepat di DPR. Padahal banyak pasal-pasal yang perlu dibicarakan secara serius," ujarnya dalam Diskusi Publik RUU KKS di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

BACA JUGA: DPR: Pembahasan RUU KKS Harus Mendalam karena Masalah Siber Sangat Kompleks

Pratama mengatakan, keamanan siber digital merupakan tanggung jawab multi aktor, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pembahasannya perlu dilakukan secara mendalam dan melibatkan banyak pihak.

"Keamanan siber itu harus diatur, tapi harus dibahas secara mendalam dan melibatkan semua pihak, jangan diam-diam," katanya.

Dia mencontohkan, Pasal 14 dalam RUU KKS yang mensyaratkan BIN harus melaporkan pantauan intelijen siber kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). "Padahal BIN itu diatur dalam UU 17 tentang Intelijen Negara, BIN hanya boleh melapor pada Presiden," ujar direktur Communication Information System Security Research Center (CISSReC) ini.

Pratama mengungkapkan, jika RUU KKS itu disahkan akan berbahaya karena bisa menggangu kebebasan akademik. "Kalau kita belajar hacking walaupun untuk tujuan pendidikan bisa kena pidana kalau tidak lapor, ini kan membatasi ilmu pengetahuan," kata doktor alumni UGM ini.

Ahli keamanan siber Pratama Delian Persada (dua dari kiri) dalam Diskusi Publik RUU KKS di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (25/9/2019). (Foto: istimewa)

Dosen diplomasi siber Universitas Paramadina Dr Shiskha Prabawaningtyas menuturkan, aturan-aturan dalam RUU KKS bertabrakan dengan prinsip diplomasi internasional. "Ada usulan untuk mengangkat dubes atau atase Siber. Ini rancu karena bertentangan dengan fungsi diplomat," ujarnya.

RUU KKS, menurut Shiskha, harus melibatkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait sistem diplomasi siber yang diinginkan. "Kalau tiba-tiba disahkan, ini justru akan menimbulkan masalah baru," katanya.

Pembicara diskusi lainnya, Damar Juniarto dari SAFENET menilai masyarakat sipil sama sekali tidak dilibatkan dalam RUU KKS. "Kalau tiba tiba dalam 5 hari disahkan itu mengkhianati prinsip pembuatan undang undang yang harus mendengar aspirasi rakyat," ujarnya.

Diskusi Publik RUU KKS di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (25/9/2019). (Foto: istimewa)

Damar juga menyebut, RUU KKS mengancam kebebasan individu di ranah Siber. "Kalau BSSN diizinkan membuka data apa yang kita beli secara online, beli make up ketahuan, beli makanan apa saja ketahuan, itu bahaya sekali, " katanya.

Staf Ahli Anggota Panja RUU KKS Sukamta, Aulia mengatakan, Panja RUU KKS mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat. "Kami tidak ingin terburu-buru mengesahkan Undang-Undang sebelum mendengar saran publik," ujarnya.

Aulia menambahkan hingga hari ini, belum ada kepastian RUU KKS akan disahkan. "Kalau dari Fraksi PKS menginginkan jangan tergesa-gesa dan dibahas dulu mungkin di periode DPR berikutnya," katanya.


Editor : Djibril Muhammad