Pengamat soal Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye: Bisa Timbulkan Disharmonisasi Koalisi

JAKARTA, iNews.id - Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kepala negara dan menteri boleh berkampanye berpotensi menimbulkan disharmonisasi di internal koalisi. Disharmonisasi itu bisa berujung pada konflik antarmenteri.

"(Pernyataan Jokowi) bisa menimbulkan disharmonisasi di internal koalisi yang berujung pada konflik terbuka antarmenteri. Bahkan potensial konflik terbuka antara menteri dan presiden yang beda pilihan politiknya di 2024," kata Adi kepada iNews.id, Rabu (24/1/2024). 

Baca Juga

Kapal Tanker Venezuela Dibawa ke AS, Gedung Putih Ancam Sita Lebih Banyak Kapal

Dia mengatakan, sejumlah menteri terafiliasi ke pasangan calon (paslon) yang berbeda-beda. Buktinya, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membantah data Mahfud dalam debat cawapres. 

"Itu tanda-tanda keretakan efek menteri boleh kampanye terbuka," katanya. 

Baca Juga

Presiden Jokowi Akan Turun Kampanye, TPN Ganjar-Mahfud Ingatkan Etika dan Nepotisme

Adi mengakui presiden memang memiliki hak politik yang merepresentasikan diri pribadi. Menurutnya, hal itu sah dilakukan selama tidak menggunakan fasilitas negara dan memobilisasi aparatur kekuasaan untuk memenangkan salah satu paslon. 

Dia tak menjamin presiden tidak menggunakan fasilitas negara ketika terlibat dalam politik praktis.