Pengamat soal Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye: Bisa Timbulkan Disharmonisasi Koalisi

Baca Juga

Presiden Boleh Kampanye, Timnas AMIN Sebut Pernyataan Jokowi Buat Masyarakat Khawatir

"Problemnya, siapa yang bisa menjamin tak akan ada penggunaan instrumen kekuasaan untuk memobilisasi dukungan ke calon tertentu? Itulah rumitnya jika pejabat publik ikut cawe-cawe secara terbuka dalam politik elektoral," katanya. 

Sebelumnya, Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye atau pun memihak. Pernyataan tersebut menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres meski tidak ada hubungan politik.

Baca Juga

Presiden Jokowi Isyaratkan Turun Gunung untuk Kampanye, Dukung Siapa?

"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh lho itu kampanye, presiden itu boleh lho memihak, boleh," kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Dia mengatakan pejabat negara berhak untuk berpolitik. Begitu pula menteri.

Baca Juga

Jokowi Tegaskan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak: Kan Hak Politik

"Boleh pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini gak boleh, berpolitik gak boleh, boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.

Jokowi menekankan yang terpenting menteri atau pun kepala negara berkampanye tanpa menggunakan fasilitas dari negara.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.

Editor: Rizky Agustian