Penjelasan BNPB soal Korona Termasuk Bencana Nonalam yang Sudah Ditingkat Pandemi

Felldy Utama ยท Selasa, 17 Maret 2020 - 20:08 WIB
Penjelasan BNPB soal Korona Termasuk Bencana Nonalam yang Sudah Ditingkat Pandemi

Kapusdatinkom Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Wibowo. (Foto: iNews.id/ Felldy Utama).

JAKARTA, iNews.id - Status bencana nonalam seperti wabah virus korona (Covid-19) dinilai bukan bencana nasional, namun penanganannya dalam skala nasional mengerahkan potensi sumber daya nasional. Bencana nonalam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

Kapusdatinkom Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Wibowo mengatakan dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan status keadaan darurat bencana merupakan suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

"Dalam hal ini penyakit Covid-19 termasuk bencana nonalam yang sudah ditingkat pandemi sesuai pernyataan WHO," ujar Kapusdatinkom BNPB, Agus Wibowo di Jakarta, Selasa (17/3/2020).

Dia menuturkan, status keadaan darurat ditetapkan oleh pemerintah. Pada tingkatan nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh gubernur dan tingkat kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.

"Terdapat 3 jenis status keadaan darurat bencana yaitu siaga darurat, tanggap darurat dan darurat ke pemulihan," ucapnya.

Menurutnya, status siaga darurat merupakan keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada bencana yang ditandai adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.

"Status tanggap darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat," katanya.

Sementara, status transisi darurat ke pemulihan, yaitu keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan atau telah berakhir. Sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat masih tetap berlangsung.

"Pemerintah (pusat), pemerintah daerah yang menetapkan status keadaan darurat berarti serius dan siap bekerja 24 jam 7 hari dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada untuk menyelamatkan rakyat dari dampak bencana yang terjadi," ucapnya.

Dia menjelaskan, sesuai Perpres No. 17 Tahun 2018 Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu, yaitu status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan untuk mengurangi risiko bencana dan dampak lebih luas.

"Kondisi saat itu wabah penyakit virus korona sudah merebak di Wuhan China, sehingga Pemerintah Indonesia mengevakuasi 238 WNI pulang ke Indonesia dan diobservasi di Pulau Natuna," katanya.

Editor : Kurnia Illahi