Penyederhanaan Birokrasi Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Rizki Maulana ยท Kamis, 16 Januari 2020 - 19:20 WIB
Penyederhanaan Birokrasi Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi di Jakarta, Kamis (16/1/2020). (Foto: Kemen PANRB).

JAKARTA, iNews.id – Perampingan birokrasi di struktur pemerintahan pusat dan daerah terus dikebut. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah melakukan akselerasi pemetaan jabatan yang akan dialihkan dari struktural ke fungsional dan ditargetkan rampung 2020.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Selain itu, perampingan birokrasi juga akan mempercepat pengambilan keputusan.

“Sehingga terbentuk birokrasi yang lebih dinamis, agile, dan profesional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung pelayanan publik,” kata Menteri Tjahjo dalam Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Dia menuturkan, akselerasi penyederhanaan birokrasi ini melalui lima tahap. Tahap pertama, identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja. Kedua, adalah pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi.

Kemudian ketiga, adalah pemetaan jabatan fungsional yang bisa ditempati oleh pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi. Keempat penyelarasan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi dan kelima, penyelarasan kelas jabatan administrasi ke jabatan fungsional.

Meski penyederhanaan birokrasi dilakukan di seluruh jajaran pemerintahan, ada beberapa jabatan yang tidak bisa dialihkan. Tentu, pengecualian itu dengan sejumlah persyaratan atau fungsi jabatan tersebut.

”Jabatan yang tidak terdampak penyederhanaan adalah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai kepala satuan kerja dengan kewenangan penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa,” ujar Tjahjo.

Jabatan lain yang tidak bisa dialihkan yaitu memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan. Selain itu, kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing kementerian/lembaga kepada Menteri PANRB.

Pada rapat koordinasi itu, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji menerangkan, Kementerian PANRB telah lebih dahulu memetakan pengalihan jabatan. Kementerian PANRB mengalihkan 141 jabatan eselon III dan IV ke fungsional.

Pengalihan itu kemudian disederhanakan sehingga menyisakan 3 jabatan eselon III dan IV, dengan rincian 1 jabatan eselon III dan 2 jabatan eselon IV.

BACA JUGA: Indef Prediksi Penyederhanaan Eselon Bisa Picu Daya Saing

Penyederhanaan pejabat struktural hingga dua level merupakan salah satu prioritas kerja Presiden Joko Widodo. Dengan struktur yang sederhana, perizinan investasi akan lebih cepat dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat serta daerah.

"Tantangan berikutnya adalah memastikan transformasi ini sesuai yang diinginkan presiden," kata Atmaji dalam rapat yang dihadiri para sekda dan sekretaris jenderal/sekretaris utama kementerian/lembaga ini.

Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan, formulasi kebijakan, pemetaan jabatan di instansi pemerintah, serta implementasi pengangkatan jabatan fungsional ditargetkan selesai pasa Juni 2020.

Kemudian, pertengahan tahun 2020 hingga Desember 2020 akan dilakukan pengangkatan jabatan fungsional di kementerian/lembaga, serta pemetaan dan pengangkatan pejabat fungsional di daerah. "Setelah tahun 2020, akan dilakukan monitoring," tutur Setiawan.


Editor : Zen Teguh

Halaman : 1 2 Tampilkan Semua