Penyerang Novel Baswedan Dituntut 1 Tahun Penjara, WP KPK: Pemberantasan Korupsi Tidak Terlindungi

Rizki Maulana ยท Jumat, 12 Juni 2020 - 13:54 WIB
Penyerang Novel Baswedan Dituntut 1 Tahun Penjara, WP KPK: Pemberantasan Korupsi Tidak Terlindungi

Terdakwa penyerang Novel Baswedan. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) menilai tuntutan satu tahun penjara kepada dua terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan akan berdampak pada kerja pemberantasan korupsi. Ada tiga dampak yang disebutkan oleh WP KPK.

Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap mengatakan dampak pertama dari tuntutan tersebut yaitu tidak terlindunginya kerja pemberantasan korupsi. Menurutnya, perbuatan teror serupa bisa terulang sewaktu-waktu.

"Tuntutan rendah ini akan membuat para peneror yang mempunyai maksud untuk mengganggu pemberantasan korupsi tidak ada rasa takut untuk menduplikasi atau bahkan mengulangi perbuatan teror terhadap pegawai bahkan pimpinan KPK," kata Yudi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Yudi menilai penyerangan terhadap Novel bukan hanya terhadap individu, melainkan terhadap lembaga. Merujuk laporan yang dibuat oleh Tim Pemantau Kasus Novel Baswedan bentukan Komnas HAM, secara tegas disebutkan serangan itu tidak terlepas dari pekerjaan yang dilakukan oleh Novel Baswedan.

"Untuk itu, segala serangan tersebut harus dilihat dalam konteks serangan terhadap kerja pemberantasan korupsi sehingga harus ditangani secara serius," katanya.

Dampak kedua yaitu berdampak pada tidak terpenuhinya jaminan perlindungan hak asasi manusia dan pengabaian hasil temuan institusi resmi negara. Menurutnya, proses penyerangan terhadap Novel memiliki dimensi perlindungan hak asasi manusia merujuk penetapan Novel Baswedan sebagai human right defender oleh Komnas HAM.

"Terlebih, pada proses penegakan hukum, laporan Komnas HAM tidak ditampilkan secara utuh dalam proses pembuktian persidangan," ucapnya.

Dampak ketiga yaitu tidak dimintanya pertanggungjawaban pelaku intelektual penyerangan tersebut. Menurut Yudi, masih merujuk laporan Komnas HAM, serangan terhadap Novel merupakan tindakan yang direncanakan dan sistematis.

"Persidangan tidak membuka arah serangan sistematis dan rendahnya hukuman berpotensi membuat pelaku intelektual tidak dimintakan pertanggungjawaban," katanya.

Dia berharap, Presiden Joko Widodo dapat menunjukkan kepemimpinannya dalam memberantas korupsi dengan memerintahkan aparat penegak hukum untuk mengungkap pelaku intelektual dan pelaku penyerangan. Kata Yudi, penangkapan bisa dilakukan melalui tim independen.

"Serta memerintahkan pemeriksaan secara komprehensif atas dugaan tidak berjalannya proses penegakan hukum sesuai prosedur," ujarnya.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (11/6/2020), Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, terdakwa penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan dihukum satu tahun penjara.

Editor : Rizal Bomantama