Perkuat Pengamanan Perbatasan Laut, BNPP RI dan Koarmada Bentuk Pokja Gabungan

JAKARTA, iNews.id – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) bersama Komando Armada (Koarmada) membahas penguatan pengawasan dan pengamanan perbatasan laut, termasuk pembentukan kelompok kerja (Pokja) dan integrasi pusat kendali untuk mempercepat koordinasi antarlembaga. 

Pembahasan tersebut berlangsung dalam audiensi Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, dengan Panglima Koarmada, Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, di Markas Komando Armada, Kamis (15/10/2026).

Baca Juga

Jumlah Desa Tertinggal Perbatasan Naik Jadi 502, BNPP RI Susun Rencana Aksi Terpadu

Nurdin mengatakan, karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan dukungan kekuatan maritim yang memadai untuk menjaga kedaulatan dan memastikan pengawasan wilayah perbatasan laut berjalan efektif.

“Kita berhadapan di laut itu dengan 10 negara. Sehingga keberadaan armada maritim kita yang kuat ini sangat menentukan pandangan dunia terhadap Indonesia. Kalau angkatan laut kita lemah, maka kita tidak akan sampai pada ujung-ujung titik batas negara kita,” ujar Nurdin.

Baca Juga

Konektivitas RI-PNG Diperkuat, BNPP Bahas Jalur Perbatasan Merauke-Yetetkun-Butmabin

Dia menjelaskan, pengelolaan batas wilayah laut memiliki karakteristik berbeda dengan batas darat. Jika batas darat ditandai dengan patok, penentuan batas laut berkaitan dengan garis pangkal kepulauan dan titik referensi yang memerlukan pemeliharaan serta pengawasan secara berkelanjutan.

Menurut Nurdin, kebutuhan pengelolaan perbatasan laut mencakup pengawasan wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana patroli, pemeliharaan pilar titik referensi dan garis pangkal, penyediaan sarana pendukung pertahanan dan keamanan non-alat utama sistem persenjataan (non-alutsista), serta pembangunan Pos Pengamanan Pulau Terluar.

Panglima Koarmada RI, Laksamana Madya TNI Denih Hendrata menegaskan, pengamanan perbatasan laut tidak hanya menyangkut kedaulatan negara, tetapi juga keselamatan dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat, khususnya nelayan. 

Denih menjelaskan, keterbatasan perangkat navigasi pada nelayan kecil dapat meningkatkan risiko mereka melintasi batas negara tanpa menyadarinya. 

“Pengawasan perbatasan laut itu sifatnya imajiner, berdasarkan peta. Referensi posisi pakai aplikasi atau radar kapal. Masalahnya, nelayan kecil kan tidak punya radar. Inilah yang harus kita jaga agar nelayan tidak melintasi batas imajiner tersebut,” katanya.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, Denih menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat, terutama dalam membantu nelayan memenuhi kebutuhan hidup saat musim paceklik ketika mereka tidak dapat melaut. 

Salah satu upaya yang diusulkan ialah pembinaan teritorial dan pengembangan budi daya perikanan sebagai alternatif sumber pangan dan pendapatan.

Di Natuna, Koarmada RI juga menjajaki peluang pengembangan ekonomi masyarakat melalui komunikasi dengan pelaku usaha perikanan, termasuk pengembangan keramba dan kegiatan penangkapan ikan di Laut Natuna Utara.

Dari sisi pertahanan dan keamanan, Denih menyebut Laut Natuna Utara, Selat Malaka, Ambalat, dan perbatasan selatan Indonesia sebagai wilayah strategis yang menjadi perhatian pengamanan Koarmada RI.