Pertimbangan Hakim Vonis Karen Agustiawan 9 Tahun Penjara

JAKARTA, iNews.id - Mantan Direktur Utama Pertamina, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan, divonis sembilan tahun penjara dengan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Dia dinyatakan bersalah atas kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG).

Hakim Ketua Maryono menjelaskan keputusan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang memberatkan vonis adalah perbuatan Karen dianggap tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, perbuatan terdakwa dinilai merugikan keuangan negara.

Baca Juga

7 Keluarga Kerajaan Terkaya di Dunia 2025: Dari Para Raja, Sultan, dan Pangeran Miliarder

"Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah yang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara," kata Hakim Maryono saat membacakan amar putusan, Senin (24/6/2024).

Sebaliknya, ada beberapa hal yang meringankan vonis. Karen dinilai bersikap sopan selama proses persidangan, tidak memperoleh hasil dari tindak pidana korupsi, memiliki tanggungan keluarga, dan telah mengabdikan diri pada Pertamina.

Baca Juga

JK Bingung Karen Agustiawan Jadi Terdakwa Kasus Pengadaan LNG: Dia Jalankan Tugas

"Terdakwa tidak memperoleh hasil tindak pidana korupsi. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Terdakwa mengabdikan diri pada Pertamina," kata Hakim Maryono.

Meskipun ada faktor yang meringankan, Hakim Maryono tetap menjatuhkan hukuman pidana selama sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Galaila Karen Kardinah dengan pidana penjara selama sembilan tahun dan denda Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," ujar Hakim Maryono.

Karen dianggap bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Untuk informasi, Karen Agustiawan sebelumnya dituntut 11 tahun penjara dan denda Rp1 miliar atas kasus korupsi pengadaan LNG oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tuntutan tersebut disampaikan oleh JPU pada sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (30/5/2024). Jaksa meyakini Karen terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 tahun dan pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama enam bulan," kata Jaksa dalam amar tuntutannya.

Selain itu, JPU juga menuntut Karen untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.091.280.281,81 (Rp1 miliar) dan USD104,016.65 yang harus dibayarkan paling lambat sebulan setelah putusan memiliki hukum tetap. Jika tidak dibayarkan dalam kurun waktu tersebut, maka harta benda Karen akan disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang tersebut. Jika uang hasil lelang tidak cukup, Karen akan dijatuhi hukuman kurungan badan selama dua tahun.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq