Pesan Kebangsaan Gerakan Nurani Bangsa: Hentikan Kekerasan, Berpihak kepada Rakyat

JAKARTA, iNews.id - Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pesan kebangsaan menyikapi situasi Indonesia pascademonstrasi yang berujung ricuh di berbagi daerah. Mereka mengajak menghentikan kekerasan dan berpihak kepada rakyat.

Perwakilan Gerakan Nurani Bangsa, Alissa Qotrunnada Wahid mengatakan kemanusiaan dan keberpihakan kepada rakyat harus menjadi pijakan sekaligus orientasi utama dalam membuat dan melaksanakan kebijakan negara serta mengelola kehidupan kebangsaan.

Baca Juga

Apakah Presiden Putin Memang Menyiapkan Perang Besar pada 2029?

"Hentikan segala tindak kekerasan dan represifitas dalam menangani aksi unjuk rasa sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi," kata Alissa di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Menurut dia, rakyat murka melihat sebagian elite penguasa baik eksekutif, legislatif, yudikatif, serta aparat penegak hukum yang tidak sensitif dan berempati kepada beban rakyat yang terus membesar. 

Baca Juga

7 Pemilik Akun Medsos Provokasi Demo Ricuh Ditangkap, Ada Pasutri 

Oleh karena itu, kata dia, Presiden Prabowo Subianto harus secepatnya memimpin dan memerintahkan semua jajaran institusi negara untuk bersikap berdasarkan nilai etika, kebersahajaan, dan asas kepatutan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat luas yang hilang. 

Dia memerinci, hal itu bisa dilakukan dengan cara berikut:

Baca Juga

Bareskrim Polri Tangkap 7 Pemilik Akun Medsos Provokasi Demo Ricuh

1. Memerintahkan polisi untuk secepatnya mengevaluasi dan menata ulang kepemimpinan dan kebijakannya agar tidak menimbulkan tindakan eksesif yang melanggar hak asasi manusia (HAM) dan hak konstitusional warga negara lainnya.

Baca Juga

Polisi Tetapkan 11 Tersangka Demo Rusuh di Pekalongan, 7 di Antaranya Anak Bawah Umur

2. Menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan warga dengan menegakkan keadilan ekonomi serta melaksanakan pengelolaan APBN secara transparan, akuntabel dan tidak ugal-ugalan.

3. Menghapus segala biaya tunjangan dan fasilitas pejabat publik yang berlebihan sehingga memboroskan keuangan negara serta memastikan prinsip transparansi kekayaan penyelenggara negara berjalan.

Baca Juga

Demo Ricuh di DPRD Batang, 2 Orang Ditetapkan Tersangka

4. Seluruh jajaran pemerintahan bekerja keras melakukan inovasi dan memperkuat program kesejahteraan sosial. Bukan sebaliknya, memperbanyak pajak dan mengurangi program program pemenuhan hak dasar. Program yang berdampak pada berkurangnya pemenuhan hak dasar kesejahteraan rakyat harus dikoreksi dan diatur ulang.

Alissa melanjutkan, prinsip supremasi sipil harus dipastikan berjalan dalam pelaksanaan demokrasi. Selain itu, tugas pokok dan fungsi TNI-Polri yang profesional harus diperkuat.

"Membangun kesadaran publik secara persuasif. Menumbuhkan prinsip saling jaga antarsesama warga masyarakat, tanpa kekerasan dan tidak melakukan tindakan perusakan serta penjarahan," ucapnya. 

Dia juga mengajak pemuka agama, budayawan, akademisi, pimpinan tempat ibadah, dan semua elemen masyarakat untuk terus menerus mendoakan dan ikut secara aktif menjaga keselamatan bangsa dan negara. 

Perlu diketahui, sejumlah tokoh yang hadir adalah Nyai Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Alissa Qotrunnada Wahid, Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo, Romo Magnis Suseno, Gomar Gultom, Romo Agustinus Setyo Wibowo, Lukman Hakim Saifuddin, Erry Riyana Hardjapamekas, Laode Muhammad Syarif. dan Ery Seda.

Editor: Rizky Agustian