Pesan Ma'ruf Amin dan Mbah Maimoen soal Persatuan NKRI

JAKARTA, iNews.id - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin menyampaikan, persatuan harus menjadi landasan penting dalam menjaga keutuhan NKRI. Menurut dia, NKRI sudah final, menjadi pilar negara bersama Pancasila dan UUD 1945.

Hal itu disampaikan Ma'ruf dalam acara Doa Bersama Hari Kelahiran (Harlah) Ke-46 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berlangsung di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (6/1/2019). Di acara tersebut, hadir juga Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Baca Juga

6 Negara yang Memiliki Angkatan Udara Terkuat di Dunia

Mustasyar PBNU ini menyatakan, Pancasila dan UUD 1945 adalah pedoman warga negara dalam menjalankan rutinitas. Para pendiri bangsa dan ulama sudah berhasil merumuskannnya, mengkompromikan antara ke-Islam-an dan kebangsaan.

"Maka NKRI dianggap sudah final. Karena sudah berhasil merupakan kesepakatan," ujar Ma'ruf.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menambahkan, negara kekhalifahan sah-sah saja menurut pandangannya. Namun, di Indonesia konsep tersebut tertolak karena kesepakatan bersamanya adalah negara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta menggunakan sistem pemerintahan republik.

Banyak negara muslim yang meninggalkan sistem kekhalifahan dan mereka yang meninggalkan tidak bisa dibilang anti-Islam. Negara-negara yang meninggalkan sistem kekhalifahan tetap Islami karena diputuskan bersama ulama dan warganya.

Dia pun berpesan kepada seluruh kader PPP untuk berjuang menjaga keutuhan NKRI. Meskipun Indonesia menggunakan sistem republik, tetapi turunan aturannya sangat mendukung umat Islam hidup sesuai akidahnya.

"Negara tidak menutupnya. Ada UU nikah, wakaf, haji, perbankan syariah, surat berharga syariah negara. Bahwasanya perjuangan kita harus dalam bingkai NKRI. Ini saya kira yang sudah kita sepakati dan kita jaga sampai kapan pun," ujarnya.

Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair menuturkan hal yang sama soal negara khalifah. Menurut ayahanda dari Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin ini, konsep tersebut tidak bisa diterapkan di Indonesia.

"Kalau ada orang yang inginkan khilafah, berarti tidak tahu sejarah," ujar Mbah Maimoen, sapaan akrabnya.

Editor: Djibril Muhammad