Pidato Laporan Kinerja, Puan Maharani : DPR Bukan Sekadar Pemberi Stempel UU

Abdul Rochim ยท Selasa, 01 September 2020 - 11:16 WIB
Pidato Laporan Kinerja, Puan Maharani : DPR Bukan Sekadar Pemberi Stempel UU

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato laporan kinerja DPR Tahun Sidang 2019-2020 pada Rapat Paripurna dalam rangka HUT ke-75 DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/9/2020). (Foto: Abdul Rochim/ Sindo Media).

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato laporan kinerja DPR Tahun Sidang 2019-2020 pada Rapat Paripurna dalam rangka HUT ke-75 DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/9/2020). Puan menyatakan lembaga yang dipimpinnya berkomitmen membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dalam setiap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU).

Dia menuturkan, komitmen kinerja legislasi DPR tidak berkurang meskipun di tengah wabah virus corona (Covid-19). Dalam menjalankan tugas, DPR selalu menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

"Ini menunjukkan bahwa DPR bukanlah sekadar menjadi pemberi stempel pada RUU untuk menjadi UU. DPR berkomitmen menjalankan tugas legislasi dengan prinsip demokrasi yang berkeadaban berlandaskan pada Pancasila," ujar Puan.

Menurutnya, Tahun Sidang 2019-2020, RUU pertama yang telah selesai dibahas dan disetujui bersama pemerintah untuk dijadikan UU, yaitu RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia. RUU ini disetujui bersama dalam Rapat Paripurna DPR pada 6 Februari 2020 dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2020.

Kemudian, sepasang RUU lain disepakati pada Mei, yakni RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 dan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.

Selain itu, 3 RUU lainnya disepakati pada Juli, yaitu RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada 17 Juli 2020, RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss pada 14 Juli 2020, serta RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerjasama dalam Bidang Pertahanan pada 14 Juli 2020.

Dia menilai, kinerja legislasi DPR tidak semestinya hanya diukur melalui kuantitas UU yang dihasilkan, tetapi juga dari kualitas produk legislasi. Dinamika perbedaan pendapat dalam pembahasan RUU sampai pada tingkat pengambilan keputusan, kata dia kerap terjadi untuk mencapai produk legislasi berkualitas.

"DPR telah menetapkan 248 RUU dalam Prolegnas 2020-2024 dan 37 RUU Prioritas 2020 sebagai Prioritas RUU hasil penyesuaian dengan situasi pandemi Covid-19," katanya.

Editor : Kurnia Illahi