PKS: Gagal Urus BPJS Sama dengan Langgar HAM

Ahmad Islamy Jamil · Jumat, 08 November 2019 - 20:00 WIB
PKS: Gagal Urus BPJS Sama dengan Langgar HAM

Diskusi publik PKS Muda Talks bertajuk ‘BPJS Naik, Rakyat (Makin) Tercekik’ di Gedung DPP PKS, Jakarta, Kamis (7/11/2019). (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id – Persoalan yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak boleh dianggap enteng. Politikus muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid menilai, jika pemerintah gagal mengelola badan itu, sama saja artinya dengan melanggar hak asasi manusia.

“Kalau bicara BPJS, negara harus bertanggung jawab terhadap sistem jaminan sosial nasional ini. Ini basic, primer, bukan sekunder, core of the core. Jika tidak mewujudkan negara bisa dikatakan gagal. Tugas negara itu bukan bagi-bagi sertifikat,” kata Khalid dalam diskusi publik PKS Muda Talks bertajuk BPJS Naik, Rakyat (Makin) Tercekik di Gedung DPP PKS, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Menurut Kholid, jika ada warga negara yang sedang sakit, harus segera ditangani secepat mungkin tanpa harus bertanya apakah dia memiliki asuransi atau tidak. “Orang sakit enggak bisa diperiksa gara-gara tidak ada asuransi. Ini melanggar hak asasi manusia. Terlihat pemerintah membuat policy ini asal-asalan, tidak melihat dampak sistemiknya,” ujar dia.

“Dengan naiknya iuran BPJS akan semakin banyak yang menunggak. Potensi penunggakan pun semakin tinggi,” tutur Khalid.

Fraksi PKS sebelumnya telah mendorong agar parlemen membentuk Panitia Khusus (Pansus) BPJS Kesehatan untuk menemukan solusi atas kesalahan tata kelola di badan tersebut. Rencana itu pun mendapat dukungan dari Ekonom INDEF, Enny Sri Hartati.

“Saya termasuk orang yang mendukung kalau PKS ingin mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait kenaikan BPJS, apalagi kalau nanti bisa menghimpun kekuatan di DPR untuk membuat pansus,” ungkap Enny.

Menurut dia, dengan adanya Pansus BPJS Kesehatan, DPR dan masyarakat dapat melihat dengan jelas faktor apa saja yang menyebabkan BPJS Kesehatan mengalami defisit sehingga solusi yang ditawarkan kepada masyarakatpun akan lebih valid.

“Jadi ibarat mendiagnosis sumber penyakit seseorang, kalau sumber penyakitnya sudah diketahui dengan jelas maka obat yang diberikan tentu akan lebih mujarab untuk menyelesaikan persoalan,” katanya.

Selama ini, Enny menilai belum ada audit yang jelas dari pemerintah terkait defisit BPJS. Sehingga, dia berharap dengan adanya Pansus DPR tersebut akan diperoleh data yang komperhensif dan sesuai. “Jika yang melakukan DPR maka DPR akan memiliki akses yang seluas-luasnya terhadap pemangku kepentingan, sehingga data yang diperoleh lebih komperhensif dan kita dapat mengetahui penyebab utamanya,” ujarnya.

Analis kesehatan masyarakat dari The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Hermawan Saputra, menilai pemerintah telah membuat sudut pandang kebijakan yang salah terkait pengelolaan BPJS Kesehatan. “Kenaikan iuran JKN yang dikelola oleh BPJS sebanarnya menggunakan angle moneter, bukan angle kesehatan. Karena, kalau angle kesehatan solusinya tidak semata-mata menaikan tapi lebih pada pembenahan pengelolaan,” tutur Hermawan.


Editor : Ahmad Islamy Jamil