PKS: Gagal Urus BPJS Sama dengan Langgar HAM

“Saya termasuk orang yang mendukung kalau PKS ingin mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait kenaikan BPJS, apalagi kalau nanti bisa menghimpun kekuatan di DPR untuk membuat pansus,” ungkap Enny.

Menurut dia, dengan adanya Pansus BPJS Kesehatan, DPR dan masyarakat dapat melihat dengan jelas faktor apa saja yang menyebabkan BPJS Kesehatan mengalami defisit sehingga solusi yang ditawarkan kepada masyarakatpun akan lebih valid.

“Jadi ibarat mendiagnosis sumber penyakit seseorang, kalau sumber penyakitnya sudah diketahui dengan jelas maka obat yang diberikan tentu akan lebih mujarab untuk menyelesaikan persoalan,” katanya.

Selama ini, Enny menilai belum ada audit yang jelas dari pemerintah terkait defisit BPJS. Sehingga, dia berharap dengan adanya Pansus DPR tersebut akan diperoleh data yang komperhensif dan sesuai. “Jika yang melakukan DPR maka DPR akan memiliki akses yang seluas-luasnya terhadap pemangku kepentingan, sehingga data yang diperoleh lebih komperhensif dan kita dapat mengetahui penyebab utamanya,” ujarnya.

Analis kesehatan masyarakat dari The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Hermawan Saputra, menilai pemerintah telah membuat sudut pandang kebijakan yang salah terkait pengelolaan BPJS Kesehatan. “Kenaikan iuran JKN yang dikelola oleh BPJS sebanarnya menggunakan angle moneter, bukan angle kesehatan. Karena, kalau angle kesehatan solusinya tidak semata-mata menaikan tapi lebih pada pembenahan pengelolaan,” tutur Hermawan.

Editor: Ahmad Islamy Jamil