PKS: Jabatan Ketua DPR Jadi Hak Pemenang Pemilu Harus Ubah UU MD3
JAKARTA, iNews.id - Wacana posisi ketua DPR menjadi milik partai politik (parpol) pemenang pemilihan umum (pemilu) kembali mencuat. Gagasan itu muncul pascakasus Setya Novanto. Namun sejumlah kalangan mengingatkan wacana itu tidak mungkin terealisasi tanpa mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai, ide yang menginginkan jabatan ketua DPR milik parpol pemenang pemilu tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurutnya, pemahaman ketua DPR menjadi milik parpol pemenang pemilu atau pemegang kursi terbanyak di parlemen bukan sebuah konvensi.
"Kalau ada keinginan mengubah kepemimpinan (DPR) menjadi pemenang pemilu, perlu mengubah MD3 (Undang-Undang)," ucap Hidayat Nur Wahid di lantai 9 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jumat (29/12/2017).
Wacana tersebut muncul setelah Setya Novanto (Setnov) terseret kasus hukum yang mengharuskannya mundur. Keadaan menjadi pelik, ketika Partai Golkar melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub) memilih Airlangga Hartarto sebagai pengganti Setnov.
Pergantian ketua umum di tengah periode membuat Partai Golkar harus berkonsolidasi ulang menyatukan sejumlah faksi untuk menyusun struktur organisai termasuk menunjuk calon ketua DPR. Konsolidasi yang tidak sebentar itu membuat wacana ketua DPR menjadi milik parpol pemegang kursi terbanyak pun muncul.