Polemik Pasal Kontroversial KHUP Baru, Rano Alfath: Tak Bisa Puaskan Semua Pihak

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi III DPR RI Nuhammad Rano Alfath mengakui banyak kritikan disampaikan kelompok masyarakat sipil terkait polemik sejumlah pasal di Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan pemerintah dan DPR. Di antaranya pasal perzinahan, kontrasepsi, demonstrasi, dan penghinaan terhadap presiden.

"Jadi kalau sekarang ribut-ribut kita memahami itu. Pasti tidak semua memenuhi kepuasan seluruh masyarakat terkait pasal-pasal yang ada di UU KHUP kita yang baru ini," kata Rano saat  berbicara di webinar Partai Perindo bertajuk "KUHP Baru, Apa Dampak Positifnya Bagi Masyarakat" pada Jumat (9/12/2022).

Baca Juga

AS Terus Meneror Maduro, Kali Ini 2 Pesawat Pengebom B-52 Dekati Venezuela

Sejatinya, kata dia, sebelum pengesahan KUHP baru tersebut, dalam prosesnya, DPRD maupun pemerintah sudah melakukan banyak diskusi dan menerima masukkan dari berbagai pihak.

"Proses KHUP ini sudah TK1 dari awal, jadi memang tidak bisa dilakukan perubahan," ungkap dia.

Baca Juga

Masa Peralihan KUHP 3 Tahun, DPR Bentuk Task Force Bantu Sosialisasi

Menurutnya, pasal-pasal dalam KUHP baru yang dianggap menimbulkan kontroversi di masyarakat, merupakan upaya DPR untuk mengambil jalan tengah. 

Semisal, di Pasal 417 soal persetubuhan di luar perkawinan dan Pasal 415  terkait perzinaan.

Baca Juga

Wapres Tegaskan Warga yang Tak Sepakat KUHP Bisa Judicial Review ke MK

"Kita sudah mengambil titik temu semua. Pasal-pasal yang cukup menyita perhatian masyarakat misalnya terkait urusan privat (kumpul kebo) dan perzinahan di Pasal 417 dan 415," ungkap dia.