Polemik Pengangkatan sebagai Komisaris PT PPN, Hakim Anwar Jelaskan Kronologi

Irfan Ma'ruf ยท Jumat, 03 Juli 2020 - 15:08 WIB
Polemik Pengangkatan sebagai Komisaris PT PPN, Hakim Anwar Jelaskan Kronologi

Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Foto: iNews.id/Irfan Ma'ruf)

JAKARTA, iNews.id - Pengangkatan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Anwar sebagai komisaris PT Pertamina Patra Niaga (PPN) menimbulkan polemik. Hakim Anwar pun menjelaskan kronologinya.

Anwar menegaskan sudah mengundurkan diri dari jabatan hakim ad hoc tindak pidana korupsi di PN Jakpus sejak 17 Juni 2020. Awalnya Anwar mendapatkan kabar penunjukkan dirinya sebagai komisaris melalui pesan singkat seseorang yang tidak dikenalnya pada 14 Juni 2020.

"Dia menulis selamat Bapak diangkat sebagai komisaris PT PPN," kata Anwar di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Anwar tak menggubris lantaran tidak mengenalnya. Orang tersebut diketahui beberapa kali ke ponsel Anwar di hari yang sama. Ternyata orang tersebut merupakan sekretaris Dewan Komisaris PT PPN yang ingin menunjukan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Tanggal 15 Juni 2020 saya melapor kepada Ketua PN Jakpus, Yanto bahwa saya diangkat sebagai komisaris PT PPN," ucapnya.

Di waktu yang sama Anwar mengajukan pengunduran diri kepada Yanto. Atas permintaan itu, Ketua PN Jakpus langsung membuat surat penetapan dan menggantikan dirinya selaku anggota majelis hakim terhadap semua perkara.

"Masa jabatan saya tetap berakhir sesuai Surat Keputusan Presiden pada Agustus 2020. Tapi tanggal 17 Juni 2020 saya sudah tidak bersidang sesuai ketetapan Ketua PN Jakpus tersebut. Dan jabatan saya sebagai hakim ad hoc tak bisa diperpanjang karena sudah dua periode menjabat," ujarnya.

Anwar mengatakan sebagai komisaris di PT PPN, dirinya bisa memberikan kontribusi sesuai pengalamnnya sebagai hakim. Anwar juga menegaskan tak ada rangkap jabatan karena dirinya sudah tidak lagi menangani perkara dan bersidang.

"Perlu saya tegaskan saya tidak merangkap jabatan karena saya langsung mengundurkan diri dan tidak lagi menangani perkara serta bersidang," kata dia.

Sementara itu, Ketua PN Jakpus Yanto menegaskan Anwar tidak rangkap jabatan selaku hakim dan komisaris. Dia mengaku sudah menandatangani surat pengunduran diri Anwar pada pekan lalu.

"Pak Anwar diangkat komisaris saya perintahkan mengundurkan diri, makanya sidang kedua sudah tidak ikut lagi. Saya juga sudah membuat surat penetapan untuk diganti," ucap Yanto yang diangkat menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar.

Dia memastikan Anwar saat ini tidak menangani sidang perkara karena sudah mengundurkan diri. Apalagi Anwar sudah dua periode menjadi hakim ad hoc dan masa jabatan berakhir Agustus 2020.

"Dia sudah mengajukan diri kepada Mahkamah Agung untuk diproses, Agustus juga sudah habis tidak bisa diperpanjang karena sudah dua periode. Jadi tidak ada rangkap jabatan," ucap Yanto.

Editor : Rizal Bomantama