Polisi Bisa Menjabat di 17 Kementerian/Lembaga, Pengamat: Tak Bertentangan dengan MK

JAKARTA, iNews.id - Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur penempatan polisi aktif di 17 kementerian dan lembaga dinilai tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan itu disebut selaras dengan batasan konstitusional yang telah ditetapkan MK.

Pengamat yang juga pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) Haidar Alwi, menyatakan, anggapan yang menyebut Perpol tersebut bertentangan dengan Putusan MK tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Baca Juga

Turki Ingin Gabung Lagi ke Program Jet Tempur Siluman F-35 AS, tapi Ogah Singkirkan Sistem Rudal S-400 Rusia

"Tuduhan bahwa Perpol 10/2025 bertentangan dengan Putusan MK tidak berdasar secara hukum maupun logika konstitusional, karena substansi regulasinya justru mengikuti, bukan menyimpangi batasan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi," kata Haidar Alwi, dikutip Minggu (14/12/2025).

Haidar menjelaskan, Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 hanya menghapus frasa multitafsir “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Baca Juga

Kapolri Teken Aturan Baru, Polisi Bisa Menjabat di 17 Kementerian/Lembaga

"Bukan melarang seluruh bentuk penugasan polisi aktif di luar struktur organisasi kepolisian," kata Haidar.