Polisi Periksa Orangtua dan Adik Dito Mahendra soal Kepemilikan Senpi

JAKARTA, iNews.id - Orangtua dan adik dari Dito Mahendra telah menghadiri panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri. Mereka sedang menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan senjata api (senpi) ilegal.

"Adik dan ibu kandung DM datang memenuhi panggilan hari ini jam 13.00," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah, Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Baca Juga

Bos FBI Kerahkan Agen Elite SWAT untuk Lindungi Pacarnya, Picu Kecaman

Menurut Nurul, setelah kehadiran pihak terkait, saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif sebagai saksi.

"Pemeriksaan masih berlangsung oleh penyidik Dit Tipidum Bareskrim," ujar Nurul.

Baca Juga

Nindy Ayunda Penuhi Panggilan Bareskrim terkait Kasus Dito Mahendra

Adik dari Dito Mahendra seharusnya menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada hari Rabu, 14 Juni 2023.

Sedangkan, orangtua Dito Mahendra seharusnya menjalani pemeriksaan dalam kasus senpi ilegal pada hari Kamis, 15 Juni 2023.

Baca Juga

Nindy Ayunda Diperiksa Hampir 11 Jam terkait Kasus Dito Mahendra, Dicecar 20 Pertanyaan

Bareskrim Polri sudah menetapkan Dito Mahendra sebagai tersangka kasus senpi ilegal berdasarkan gelar perkara pada 17 April 2023.

Dalam hal ini, Dito diduga melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Pasal tersebut menyatakan, 'tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi atau bahan peledak'.

Nama Dito sendiri sudah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Bareskrim Polri saat ini telah meningkatkan statusnya menjadi penyidikan terkait dengan penyelidikan pihak-pihak yang diduga membantu menyembunyikan Dito Mahendra selama pelariannya dari kejaran polisi.

Penyidikan tersebut didasarkan pada Pasal 221 KUHP yang menyatakan bahwa 'obstruction of justice adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berusaha menghalangi proses hukum'.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq