Politikus NasDem Rajiv Rampung Diperiksa KPK, Dicecar 10 Pertanyaan

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa politikus Partai NasDem, Rajiv, Selasa (30/1/2024). Rajiv diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) dengan tersangka Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan kawan-kawan.

Dia mengaku dicecar 10 pertanyaan oleh tim penyidik KPK dalam pemeriksaan itu.

Baca Juga

Tentara Israel Kembali Bunuh Diri di Pangkalan Militer, Kini Jumlahnya Jadi 61 Personel

"Terkait ini di luar biodata ada berapa ya? Ada 10 kali ya," kata Rajiv di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Hanya saja, dia enggan mengungkap materi pemeriksaan yang telah dijalani.

Baca Juga

Survei SPI KPK: Jawa Tengah Raih Nilai Integritas Tertinggi

"Materi (pemeriksaan), bukan urusan saya, tanya sama penyidik," ujarnya.

Dia mengaku tidak tahu menahu soal dugaan uang korupsi yang mengalir ke partainya. Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Jawa Barat itu mengklaim tidak terlibat dalam pendanaan partai.

Baca Juga

KPK Optimistis Permohonan Praperadilan Eddy Hiariej Ditolak

"Saya kan bukan di bidang pendanaan di NasDem," ujarnya.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai tersangka. Politikus NasDem tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan suap terkait promosi jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Baca Juga

KPK Ungkap Gelar Perkara OTT di Sidoarjo Alot, Pimpinan Sempat Saling Debat

SYL ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lain, yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat Mesin Pertanian M Hatta (MH). Syahrul diduga menginstruksikan Kasdi dan Hatta untuk mengumpulkan uang terkait promosi jabatan di Kementan.

Adapun, harga yang dipatok untuk para eselon I agar mendapatkan jabatan di Kementan yakni kisaran 4.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat. Syahrul Limpo diduga aktor tertinggi yang memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan uang promosi jabatan tersebut.

Baca Juga

KPK Tetapkan 1 Tersangka Usai OTT Sejumlah Orang di Sidoarjo, Ini Perannya

Kasus ini bermula ketika Syahrul Yasin Limpo membuat kebijakan personal terkait adanya pungutan maupun setoran di antaranya dari ASN internal Kementan. Pungutan atau setoran tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya.

Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan KPK, sumber uang yang digunakan para eselon di antaranya dari realisasi anggaran Kementan yang sudah di-mark up. Diduga, para eselon mengumpulkan uang dari para pengusaha yang mendapat proyek di Kementan.

Editor: Rizky Agustian