PPATK Sumbang Rp17,38 Triliun ke Negara Hasil Uang Pengganti Tindak Pidana selama 2 Tahun

JAKARTA, iNews.id - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku telah menyumbangkan uang senilai Rp17,38 triliun ke negara dalam kurun waktu dua tahun atau tepatnya, 2018 sampai 2022. Sebanyak Rp17,38 triliun yang disumbangkan itu merupakan uang pengganti dari berbagai tindak pidana.

Tak hanya uang pengganti, PPATK juga mengaku telah menyetorkan uang Rp10,85 miliar ke negara dari pemanfaatan hasil pemeriksaan yaitu denda. PPATK berjanji akan terus meningkatkan kualitas hasil analisis dan pemeriksaan terkait tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Negara NATO Ini Luncurkan Manuver Militer Besar-besaran di Dekat Rusia

"Ke depan, PPATK akan semakin memperkuat kualitas hasil analisis dan hasil pemeriksaan sehingga berkontribusi lebih besar dalam optimalisasi keuangan negara baik melalui denda maupun uang pengganti kerugian negara," kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana melalui keterangan resminya, Kamis (14/4/2022).

Ivan menjelaskan, peningkatan kualitas hasil analisis dan pemeriksaan terkait tindak pidana pencucian uang serta pencegahan pendanaan terorisme penting dilakukan untuk meningkatkan juga penerimaan negara melalui optimalisasi pemulihan aset (asset recovery) hingga penyelamatan keuangan negara.

Marak Investasi Bodong, PPATK Sebut Kripto jadi Tempat Pencucian Uang

Lebih lanjut, kata Ivan, beberapa hasil analisis dan pemeriksaan PPATK telah ditindaklanjuti oleh penegak hukum dan berjalan hingga proses persidangan. Sehingga, koordinasi PPATK dengan penegak hukum terus dilakukan agar hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti untuk kepentingan penegakan hukum.

Aset Kripto Indra Kenz Rp38 Miliar Dibekukan, PPATK Sebut Kemungkinan Bisa Bertambah

Langkah lain untuk mengoptimalkan penerimaan negara, ditekankan Ivan, PPATK menginisiasi percepatan penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana.

"Penetapan RUU ini untuk mengantisipasi adanya kekosongan hukum dalam penyelamatan aset, khususnya aset yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana yang telah meninggal dunia, serta aset yang terindikasi tindak pidana (tainted asset), tetapi sulit dibuktikan pada peradilan pidana," katanya.

Editor: Faieq Hidayat