PPDB di DKI Jakarta Diprotes, Ini Saran Komisi X DPR

Felldy Utama ยท Sabtu, 27 Juni 2020 - 13:51 WIB
PPDB di DKI Jakarta Diprotes, Ini Saran Komisi X DPR

ilustrasi/sindonews.com

JAKARTA, iNews.id - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) banyak dikeluhkan sebagian orang tua murid karena menggunakan batas usai. Hal ini pun menuai kritik keras dari Komisi X DPR RI Saiful Huda.

Huda menyadari, polemik kriteria PPBD ini sebenarnya sudah tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan diturunkan menjadi PP Nomor 17 Tahun 2010. Menurutnya, kriteria ini sebenarnya sudah isu 10 tahun yang lalu, dan memang baru diterapkan DKI setahun ini.

"Saya termasuk yang tidak setuju umur ini menjadi kriteria bagi penentuan lulus tidaknya anak-anak bisa masuk sekolah, kayak enggak ada ukuran lain, kira-kira gitu," kata Huda dalam diskusi akhir pekan Polemik MNC Trijaya Network bertajuk 'Pemuda dan Pendidikan Kita di Masa Pandemi', Sabtu (27/6/2020).

Dia mengaku banyak orang tua yang mengeluhkan kepadanya terkait kriteria PPDB berdasarkan umur tersebut. Huda menceritakan, jika dirinya ditelfon oleh seorang ibu-ibu yang beberapa waktu lalu ikut kegiatan demonstrasi di Gedung Balai Kota DKI Jakarta terkait persoalan ini.

Dalam percakapannya, kata dia, sang ibu menceritakan jika anaknya ingin masuk ke SMA yang lokasinya hanya 5 meter dari rumahnya. Tapi karena dinas pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menerapkan sistem zonasi itu yang paling utama adalah umur, sehingga anaknya harus kalah dengan anak-anak lain yang umurnya lebih muda.

"Ini yang disebut ketidakadilan, ini yang tidak boleh terjadi. Saya meminta kepada Kemendikbud kemarin untuk meninjau juklak juknis yang dikeluarkan Disdik DKU yang tidak senafas, tidak selaras dengan aturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh kemendikbud," kata dia.

Politikus PKB itu menjelaskan, sebenarnya sistem zonasi itu harusnya kriteria utamanya adalah jarak anak-anak siswa yang terdekat dari sekolah yang dituju. Sehingga, anak-anak yang masuk zona tersebut lah yang semestisnya mendapatkan prioritas.

"Tapi di DKI umur didahulukan gitu baru kriteria jarak, ini yang gak adil gitu," ujar dia.

Melihat banyaknya masyarakat yang mengeluhkan terkait kriteria yang dipakai dalam PPDB, Huda mendorong Kemendikbud untuk melakukan koreksi total terkait dengan parameter atau kriteria-krteria menyangkut PPDB.

"Saya kira bikinlah ukuran yang lebih kualitatif, yang lebih mencerminkan dunia pendidikan," ujar dia.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq