PPKM Mikro Diperketat, Ini Instruksi Lengkap Mendagri

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memperketat pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPPKM) mikro seiring dengan melonjaknya kasus covid-19 di Indonesia. Pengetatan berlaku sejak hari ini, Selasa (22/6/2021) hingga 5 Juli 2021. 

Terkait dengan pengetatan PPKM mikro, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) No 14 Tahun 2021.

Baca Juga

Trump Perintahkan Blokade Total Kapal Tanker Minyak Venezuela yang Dikenai Sanksi

“Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021,” bunyi diktum keenam belas Inmendagri itu dikutip Selasa (22/6/2021).

Berikut aturan pengetatan PPKM mikro yang diatur di dalam Inmendagri No 14/2021:

Baca Juga

Perkuat Prokes, Panglima TNI Tegaskan PPKM Mikro Efektif Tekan Kasus Covid-19

a. Kegiatan Perkantoran

Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta):

1) Untuk Kabupaten/Kota selain pada Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen);

2) Untuk Kabupaten/Kota yang berada dalam Zona Merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan

3) Pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diatas, dilakukan dengan:

a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;

c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain;

d) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah