Prabowo Disadap Listyo Cs, Gerindra Minta Polri Usut Keterlibatan Asing hingga Oligarki

JAKARTA, iNews.id - Partai Gerindra mendorong Polri memperluas penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Gerindra meminta penyidik menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak asing, oligarki, hingga kekuatan politik tertentu.

Juru Bicara DPP Partai Gerindra, Kamrussamad mengatakan, penyidikan perlu diperluas untuk mengungkap rekam jejak dugaan penyadapan tersebut selama Listyo menjabat sebagai Kapolri selama hampir enam tahun.

Baca Juga

Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Ajukan Perlindungan 6 Saksi ke LPSK

"Kami mendorong Polri untuk, memperluas penyidikan di masa LSP sebagai Kapolri, selama lebih kurang enam tahun. Apakah ada keterlibatan pihak asing, karena ini menyangkut kedaulatan nasional kita," kata Kamrussamad saat ditemui di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Minggu (8/11/2026).

Kamrussamad menyebut ada tiga hal utama yang perlu didalami aparat penegak hukum. Pertama, kemungkinan keterlibatan aktor internasional atau pihak asing dalam dugaan penyadapan tersebut.

Baca Juga

Penyadapan Presiden Bisa Berujung Makar? Ini Penjelasan Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie

Kedua, penyidik diminta menelusuri kemungkinan adanya dukungan pendanaan dari pihak luar maupun kelompok oligarki.

"Yang kedua, apakah ada keterlibatan aseng atau oligarki yang mensponsori kegiatan tersebut," ujarnya.

Baca Juga

Kasus Penyadapan Prabowo hingga Ketum Parpol, PKB Minta DPR Bentuk Pansus

Ketiga, Gerindra meminta Polri menyelidiki kemungkinan keterlibatan kekuatan politik tertentu di dalam negeri yang diduga mengambil keuntungan dari aktivitas penyadapan ilegal tersebut.

"Yang ketiga, apakah ada kekuatan politik tertentu yang terlibat. Kami mendorong Polri untuk melakukan penyidikan secara mendalam terhadap hal tersebut," tuturnya.

Baca Juga

Komisi III DPR Panggil Kapolri Pekan Depan, Bahas Kasus Penyadapan Prabowo

Menurut Kamrussamad, kasus ini memiliki implikasi serius terhadap kedaulatan, pertahanan, dan stabilitas politik nasional. Karena itu, penanganannya dinilai tidak cukup hanya mengandalkan proses penyidikan kepolisian.

Dia menyarankan pemerintah mempertimbangkan pelibatan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk membantu mendalami kemungkinan ancaman terhadap keamanan negara.

Baca Juga

Bareskrim Bantah Isu Tito dan Idham Azis Ditangkap terkait Penyadapan Prabowo: Tidak Benar

"Dan jika diperlukan, saya kira tidak salah apabila pemerintah juga, mempertimbangkan untuk melibatkan BAIS dan Badan Intelejen- Intelijen Negara, karena ini sudah menyangkut keamanan negara, dan keberlangsungan pemerintahan yang sah," ucapnya.

Editor: Donald Karouw