Prabowo Setuju Wacana Penambahan Pimpinan MPR Menjadi 10

Felldy Utama ยท Sabtu, 17 Agustus 2019 - 16:31 WIB
Prabowo Setuju Wacana Penambahan Pimpinan MPR Menjadi 10

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo. (Foto: iNews.id/Felldy Utama).

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto mendukung ide penambahan jumlah pimpinan MPR menjadi 10 orang. Gagasan itu dinilai wajar mengingat MPR merupakan lembaga yang menekankan permusyawaratan.

Pandangan Prabowo disampaikan Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Edhy Prabowo. Penambahan pimpinan MPR dinilai sebagai sesuatu yang wajar.

"Kalau Pak Prabowo malah secara prinsip sangat mendukung, ini kan lembaga permusyawaratan. Kalo enggak salah, pernah kan pimpinan (dari) semua fraksi. Jadi, saya pikir normal. Ini yang dalam pandangan beliau," kata Edhy di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2019).

Dengan begitu, menurut dia, semua kepentingan dari setiap fraksi partai politik di parlemen bisa terwakili. Selain itu, wilayah Indonesia juga sangat luas. Jumlah anggota parlemen dianggap belum mewakili secara keseluruhan wilayah Indonesia.

BACA JUGA: Wapres JK: Wacana Pimpinan MPR 10 Orang Tak Efisien

"Anggota DPR dan DPD itu sekarang 575, ditambah 134. Jumlah ini lebih kecil dibanding luas wilayah kita. Jadi kalau ada keterwakilan masing-masing elemen, saya pikir itu juga bagus," ujarnya.

Menurutnya, apabila wacana itu terealisasi, harus ada kesepakatan terlebih dahulu dari semua fraksi partai politik yang ada untuk mau bersama-sama mengubah aturan soal pimpinan MPR tersebut. Secara prinsip, keputusan berdasarkan kesepakatan semua fraksi.

Usulan untuk menambah jumlah kursi pimpinan MPR muncul dari sejumlah anggota lembaga tinggi negara teresebut. Mereka berkeinginan merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN, Saleh Partaoanan Daulay, mengusulkan agar kursi pimpinan MPR berjumlah 10, terdiri atas sembilan orang dari fraksi dan satu orang mewakili DPD (senator).

“MPR harus dijadikan sebagai lembaga politik kebangsaan di mana semua fraksi dan kelompok menyatu. Di MPR mestinya tidak ada koalisi dan oposisi, tetapi justru yang perlu ditekankan adalah NKRI,” kata Saleh di Jakarta, Senin (12/8/2019).


Editor : Zen Teguh