Pramono soal Raperda KTR Jakarta: Bukan Gak Boleh Merokok, tapi Jangan di Tempat Umum

Baca Juga

Hore! Pramono Mau Perluas Layanan JakLingko ke Bogor-Tangsel

"Urusan rokok karena ini Perda masih dalam pembahasan, angkanya belum tahu berapa yang akan dikenakan," ungkapnya.

Dalam draf regulasi ini, tercantum berbagai bentuk sanksi tegas bagi para pelanggar, termasuk denda hingga puluhan juta rupiah.

Baca Juga

Pramono Sebut Galian Proyek Kerap Bikin Jakarta Macet, Minta Ditertibkan

Salah satu poin penting tertuang dalam Bab III Pasal 17. Terdapat ketentuan pemberian sanksi administratif berupa denda Rp250.000 atau kerja sosial bagi siapa pun yang kedapatan merokok sembarangan di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

“Dalam Bab III yang memuat kewajiban dan larangan, tepatnya pada pasal 16 dan 17, diatur larangan merokok di kawasan tanpa rokok. Pelanggar akan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp250.000 atau harus menjalani kerja sosial yang dapat langsung dilaksanakan di lokasi pelanggaran,” ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pansus DPRD, Rabu (11/6/2025).

Tak hanya soal larangan merokok di tempat umum, Ani mengungkapkan draf raperda ini juga menyasar aktivitas lain yang berhubungan dengan promosi dan penjualan rokok. Beberapa di antaranya:

• Iklan, promosi, dan sponsor rokok di seluruh wilayah Jakarta akan dikenai denda administratif sebesar Rp50 juta.
• Promosi dan sponsor di kawasan tanpa rokok akan dikenakan denda sebesar Rp1 juta.
• Penjualan rokok dalam radius 200 meter dari area bermain anak dan sekolah juga akan dikenai denda Rp1 juta.
• Memajang rokok di tempat penjualan akan berujung pada denda administratif Rp1 juta.

Editor: Rizky Agustian