Presiden Belum Tandatangani UU MD3, DPR Minta Dikeluarkan Perppu

JAKARTA, iNews.id – Pimpinan DPR meminta pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika tidak menyetujui perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Hal itu menyusul sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum menandatangani UU kontroversial tersebut.

Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bila dalam kurun waktu 30 hari UU yang sudah disetujui DPR tetapi belum ditandatangani presiden, UU yang sudah disahkan lewat mekanisme di DPR tetap berlaku.

Kesepakatan Tercapai, Otoritas Palestina dan Tim Uni Eropa Kelola Penyeberangan Rafah

“Memang sesuai UU No 12 itu dinyatakan dalam kurun waktu 30 hari apabila tidak ditandatangani presiden, UU itu tetap berlaku karena sudah diputuskan di paripurna. Menurut kami, kalau pemerintah kurang pas, kurang sreg, seyogyanya pemerintah mengeluarkan Perppu supaya semua bisa terselesaikan. Tidak ditandatangani pun tentunya bisa berlaku,” ungkap Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Diketahui, Presiden Jokowi hingga saat ini belum mau menandatangani UU MD3 karena UU tersebut masih menjadi kontroversi. Salah satunya, datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah tersebut mempersoalkan pasal mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan penyidikan kepada anggota DPR yang harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Aturan tersebut tertuang dalam pasal 245 UU MD3.

Selain itu, terdapat juga pasal yang mengancam kebebasan pers. Salah satunya, pasal 122 yang berbunyi, MKD bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

“Saya memahami keresahan-keresahan yang ada di masyarakat. Banyak yang mengatakan ini hukum dan etika kok dicampuraduk. Ada juga mengatakan politik sama hukum kok dicampuraduk, yaitu pendapat pendapat yang saya baca, saya dengar di masyarakat. Kita semuanya tidak ingin ada penurunan kualitas demokrasi kita,” ungkap Jokowi di Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Meski begitu, Presiden Jokowi sudah menyatakan tidak akan mengeluarkan Perppu. Menurut dia, semuanya mempunyai risiko, baik ditandatangani maupun tidak. Saat ini, Jokowi hanya mengatakan akan melakukan kajian terlebih dulu terhadap UU tersebut.

“Risiko-risiko yang memang sudah ada di undang-undang, jadi ya memang saya tandatangani atau tidak ditandatangani, sebenarnya juga sama saja. Nanti kalau saya tandatangani, masyarakat menyampaikan wah ini mendukung penuh. Ndak saya tandatangani itu juga berjalan. Jadi masih dalam kajian,” katanya.

Editor: Azhar Azis