JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik atas pengoperasian moda transportasi massal Light Rapid Transit (LRT) Jabodetabek. Selain semakin memudahkan masyarakat, moda transportasi umum ini dapat mendukung upaya mengurangi emisi polutan.
"Saya antusias dan mendukung penuh beroperasinya LRT Jabodebek yang diharapkan menjadi awal dari reformasi kualitas pelayanan transportasi publik di Indonesia, khususnya kota Jakarta dan sekitarnya," ujar Puan, Rabu (30/8/2023).
6 Negara yang Melarang Anak-anak Menggunakan Media Sosial
LRT Jabodetabek secara resmi beroperasi sejak Senin (28/8) setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun moda transportasi massal tersebut melayani masyarakat di 18 stasiun yang menghubungkan wilayah Jakarta, Depok, dan Bekasi.
Puan mengatakan, adanya LRT Jabodetabek semakin memberikan pilihan transportasi publik bagi masyarakat di daerah penyangga yang menjalani aktivitas hariannya di Jakarta. Kehadiran LRT dinilai semakin melengkapi transportasi publik lainnya seperti KRL, Trans Jabodetabek hingga MRT, yang setiap harinya selalu dipadati penumpang.
2 Hari Beroperasi, LRT Jabodebek Layani 28.925 Penumpang
"Masyarakat yang setiap harinya mendatangi ibu kota untuk bekerja, memerlukan sarana transportasi publik yang memudahkan mereka. Jadi LRT ini bisa menjadi alternatif terutama untuk wilayah yang tidak terjangkau sarana transporasi massal lainnya," ungkap mantan Menko PMK itu.
Di sisi lain, Puan mendorong pemerintah untuk memastikan akses dari dan menuju Stasiun LRT ke moda lanjutan lainnya disiapkan dengan baik. Hal tersebut bertujuan untuk menarik minat masyarakat untuk beralih ke moda transportasi massal LRT Jabodetabek.
Kereta Berhenti dan AC Tak Nyala karena Gangguan Listrik, LRT Jabodebek Minta Maaf
"Peralihan kendaraan pribadi ke kendaraan umum oleh masyarakat akan sulit jika mereka masih harus berjalan jauh atau berpindah-pindah lokasi perhentian menggunakan beberapa jenis transportasi umum, misalnya dari LRT masih harus lagi menggunakan ojek untuk menjangkau kantor," jelas Puan.
- Sumatra
- Jawa
- Kalimantan
- Sulawesi
- Papua
- Kepulauan Nusa Tenggara
- Kepulauan Maluku