Puluhan Kader Segel Kantor DPP PPP, Ada Apa?

JAKARTA, iNews.id - Puluhan kader dan pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tergabung dalam Front Pemuda Persatuan Pembangunan (F-PPP) mendatangi Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Mereka menyampaikan aspirasi terkait kondisi internal partai sekaligus melakukan aksi simbolis dengan menyegel kantor DPP PPP.

Koordinator Kader Penyelamat Ka'bah (KPK), Ahmad Yani mengatakan kedatangannya bersama puluhan pengurus nasional F-PPP bertujuan menuntut keadilan atas pemberhentian sejumlah pengurus partai yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh DPP.

Baca Juga

Menkum Keluarkan SK Duet Mardiono-Agus Suparmanto, PPP Diminta segera Lengkapi Kepengurusan

Beberapa di antaranya yakni pemberhentian Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) dari sekretaris jenderal (Sekjen) dan Agus Suparmanto dari wakil ketua umum (Waketum) oleh Ketua Umum PPP Mardiono. Mereka juga mempersoalkan pemberhentian Sandiaga Uno dari jabatan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu).

"Semua kader dan pengurus yang telah berjuang baik tenaga, pikiran bahkan hartanya tapi tidak dihargai partai. Kemudian abang kita, Bang Sandiaga Uno yang kebetulan Ketua Bapilu diberhentikan yang tidak sesuai dengan AD/ART," kata Ahmad Yani saat membacakan pernyataan sikap.

Baca Juga

Mardiono Sebut Ada Sosok yang Berperan Penting di Balik Berakhirnya Dualisme PPP

Dia menilai, kader yang telah memberikan kontribusi dan tenaga untuk perjuangan partai tidak seharusnya diberhentikan begitu saja. Terlebih, menurut dia, dinamika internal setelah Muktamar PPP semestinya diikuti dengan upaya rekonsiliasi.

Dia menilai langkah Mardiono dan jajaran justru mencederai semangat rekonsiliasi serta berpotensi memperkeruh situasi internal partai. Hal itu terlihat dari pemberhentian sejumlah pengurus dan anggota DPRD di daerah.

Baca Juga

2 Kubu PPP Berdamai, Menkum: Tak Ada Andil Prabowo

"Kemudian keputusan mahkamah partai politik, mahkamah partai itu dijamin dalam undang-undang sebagai apa, sebagai penegak marwah konstitusi partai tapi itu diabaikan. Mengenai apa, ketua sekretaris di sejumlah daerah diberhentikan seperti di Bali, Kepulauan Riau, termasuk di Prabumulih, belum lagi yang lain," ungkapnya.

Ahmad Yani menambahkan, aksi penyegelan kantor DPP PPP dilakukan setelah pihaknya menggelar Musyawarah Besar (Mubes) secara daring. Kegiatan tersebut diikuti 200 fungsionaris PPP dari 38 provinsi dan didukung petisi 500 kader tingkat kabupaten/kota dari Aceh hingga Papua.

Baca Juga

Agus Suparmanto Batal Gugat Kepengurusan PPP Mardiono usai Sepakat Islah

Dalam Mubes tersebut, salah satu tuntutan yang disampaikan yakni mendesak Menteri Hukum mencabut surat keputusan (SK) kepengurusan Mardiono.

"Mendesak Presiden copot Mardiono dari jabatan UKP (Utusan Khusus Presiden). Segel kantor DPP PPP sampai tuntutan kader dipenuhi untuk seluruhnya," pungkasnya.