Puluhan Pencipta Lagu Laporkan LMKN ke KPK Buntut Royalti Rp14 Miliar Tak Cair

JAKARTA, iNews.id - Puluhan pencipta lagu yang tergabung dalam Garda Publik Pencipta Lagu (Garputala) menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (6/1/2026). Mereka melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan royalti ke lembaga antirasuah itu.

Sekitar 60 pencipta lagu yang menyambangi KPK itu menyoroti peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang dinilai telah bertransformasi menjadi 'lembaga super' tanpa pengawasan dan akuntabilitas memadai.

Baca Juga

Pasukan Khusus AS Diminta Culik Putin seperti Maduro, Ini Jawaban Trump

Kelompok Garputala membawa laporan terkait dugaan pengelolaan dana royalti sekitar Rp14 miliar yang berada di bawah kendali LMKN.

“Kami tidak sedang berdebat soal administrasi. Ini menyangkut perampasan hak ekonomi pencipta lagu yang dilembagakan oleh sistem,” kata perwakilan Garputala, Ali Akbar dalam keterangannya dikutip, Rabu (7/1/2026).

Baca Juga

Fix! Kafe, Hotel dan Resto Wajib Bayar Royalti Musik

Meski telah melaporkan ke KPK, Ali menyebut bahwa Garputala tidak bermaksud menghakimi pihak tertentu. Adapun, pihaknya mendorong untuk audit menyeluruh dan keterbukaan agar publik mengetahui terkait pengelolaan royalti.

“Kami tidak menuduh. Tapi sistem ini berbahaya jika dibiarkan tanpa pengawasan. Jika tidak ada pelanggaran, proses hukum justru akan membersihkan semua pihak,” tuturnya.

Baca Juga

Pemerintah Terbitkan Surat Edaran Wajib Bayar Royalti Lagu di Resto hingga Mal

Sementara itu, salah satu pencipta lagu, Eko Saky menyerukan bahwa pihaknya secara tegas menolak posisi LMKN sebagai pengelola tunggal royalti musik nasional.Menurutnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak pernah memberi mandat monopoli kepada satu lembaga nasional.

Baca Juga

WAMI Ungkap Musisi Penerima Royalti Terbesar, Siapa?

Namun, dalam praktiknya, para pencipta lagi terpaksa untuk tunduk pada satu pintu pengelolaan royalti tanpa pilihan alternatif.

“Ketika hak privat dipaksa tunduk pada satu otoritas tertutup, itu bukan lagi perlindungan, tapi kontrol. Di situlah risiko korupsi lahir,” kata Eko. 

Langkah Garputala melaporkan hal tersebut ke KPK didasari status komisioner LMKN yang diangkat melalui panitia seleksi bentukan Kementerian Hukum (Kemenkum). Mereka menilai kondisi itu membuat LMKN tak bisa sepenuhnya diklaim sebagai lembaga privat.

Tidak hanya itu, Garputala mengingatkan bahwa persoalan tata kelola royalti bukan sekadar konflik internal, melainkan ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem ekonomi kreatif nasional.

Garputala juga menegaskan bahwa langkah hukum tidak hanya berhenti di KPK, dan siap menempuh jalur konstitusional serta advokasi publik. Hal ini dilakukan demi mewujudkan tata kelola hak cipta yang adil dan berpihak pada pencipta lagu.

Editor: Aditya Pratama