Puluhan Ribu Napi Akan Bebas akibat Corona, Eks Pimpinan KPK Minta Koruptor Dikecualikan

JAKARTA , iNews.id - Gelombang kritik terus bergulir menyikapi usulan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly untuk membebaskan 300 narapidana kasus korupsi dengan alasan menekan penyebaran virus Corona di lembaga pemasyarakatan (lapas). Kritik, salah satunya disampaikan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.

Pria yang biasa disapa BW itu meradang atas gagasan Menkumham. Menurut dia, rencana pembebasan bersyarat napi korupsi dengan dalih Covid-19 itu dianggap sarat kepentingan.

Baca Juga

10 Hacker Terbaik dan Terpopuler di Dunia, Nomor 6 Dikenal sebagai The Mentor

“Usulan kebijakan ini jelas sangat diskriminatif, elitis, dan eksklusif khas oligarkis serta secara terang dapat dituduh sebagai merodok karena menunggangi musibah Covid-19,” kata BW dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/4/2020).

BW menyebut diskriminatif lantaran yang mestinya dibebaskan adalah narapidana kasus kriminal yang menghuni sel secara berhimpitan, bukan tindak pidana korupsi.

Baca Juga

Menkumham Yasonna Pastikan Belum Ada Warga Binaan yang Positif Covid-19

Kondisi itu berbeda dengan sebagian narapidana kasus korupsi. Mereka justru menempati sel khusus tanpa mesti berdesak-desakan seperti narapidana umum lainnya.