Purbaya Dicopot, Alimuddin: Tak Ada Pelanggaran Etik, Moral atau Aturan

Baca Juga

Istana Bantah Purbaya Dicopot karena Rombak Ratusan Pejabat Kemenkeu

Ahmad kemudian membandingkan pencopotan Purbaya dengan pergantian menteri lainnya. Dia mencontohkan pencopotan Sri Mulyani pada 2025 yang menurutnya juga tidak diawali dengan undangan ke Istana untuk membahas rencana pencopotan.

"Lalu kemudian jika kita berkaca pada menteri-menteri lainnya, tidak hanya Pak Purbaya, menteri-menteri lain anggaplah misalnya Bu Sri Mulyani di 2025 juga tanpa diundang ke Istana untuk misalnya akan terjadi pencopotan dan lain sebagainya," tuturnya.

Baca Juga

Pamit sebagai Menkeu, Purbaya: Singkat Saja, Terima Kasih Kerja Sama Setahun Ini

Menurut Ahmad, proses setelah pergantian menteri tetap dilakukan melalui serah terima jabatan di kementerian terkait.

"Tetap yang dilakukan setelahnya adalah adanya serah terima jabatan yang itu dilakukan di Kantor Kementerian Keuangan," katanya.

Baca Juga

Sebelum Dicopot, Purbaya Pastikan Pembayaran Gaji PPPK Diambil Alih Pemerintah Pusat

Karena itu, Ahmad menilai proses pencopotan Purbaya tidak menunjukkan adanya pelanggaran terhadap etik, moral, maupun aturan yang berlaku.

"Saya kira gak ada yang dilanggar baik secara etik atau pun moral, atau pun secara aturan negara," pungkasnya.

Editor: Rizky Agustian