Refleksi Akhir Tahun PPP Umbar Capaian Jokowi-JK di Bidang Pendidikan

JAKARTA, iNews.id - Sejumlah kemajuan telah dicapai pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang pendidikan. Setidaknya itu yang disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Reni Marlinawati.

Menurut dia, capaian tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. "PP ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan menjadi landasan yuridis untuk menyelesaikan persoalan tenaga pendidik yang belum berstatus PNS," katanya.

Baca Juga

Trump Ajukan Cara Damai Israel Lucuti Senjata Hamas di Gaza

Hal itu disampaikan Reni dalam keterangan tertulisnya terkait refelksi akhir tahun di Jakarta, Minggu (30/12/2018). Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini mengharapkan, dengan adanya PP tersebut tidak ada lagi persoalan yang muncul dari guru honorer pada 2019 mendatang.

Merujuk data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ada 1,5 juta guru honorer di Indonesia. Jumlah tersebut, menurut Reni, terdiri atas 735 ribu guru honorer di sekolah negeri dan 790 ribu di sekolah swasta.

Selama ini, rata-rata guru honorer mengeluhkan nasib mereka yang hanya menerima honor yang sangat minim dan jauh dari UMR. Selain itu, dia menambahkan, Jokowi Widodo juga memberikan perhatian besar pada dunia riset.

Salah satu buktinya adalah dengan rencana alokasi dana abadi riset sebanyak Rp1 triliun pada 2019 mendatang. Dengan begitu, dia mengharapkan, bisa merangsang peningkatan geliat riset di Indonesia.

"Riset harus diintegrasikan pada spirit pengembangan SDM dalam negeri dan kebutuhan dalam negeri seperti penguatan ekonomi kreatif. Politik anggaran dana riset ini sebagai langkah nyata penguatan SDM Indonesia sebagaimana komitmen Presiden Jokowi," ujar Reni.

Isu lain adalah Perpres 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang harus dikuatkan implementasinya di lapangan pada 2019. Sementara terkait isu kembalinya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Reni berharap pemerintah memodifikasi agar tidak menjadi mata pelajaran yang sifatnya komplementer, indoktrinasi, dan menjenuhkan bagi anak didik.

Editor: Djibril Muhammad