Rekonsiliasi Bersyarat Gerindra: Jaminan Hukum untuk Rizieq Shihab

Sindonews ยท Selasa, 09 Juli 2019 - 15:45 WIB
Rekonsiliasi Bersyarat Gerindra: Jaminan Hukum untuk Rizieq Shihab

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Muzani. (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id - Wacana rekonsiliasi mencuat usai Pilpres 2019 dan mendapatkan momentumnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno (Prabowo-Sandi). Namun, Partai Gerinda mengajukan syarat terkait upaya rekonsiliasi.

Partai pimpinan Prabowo Subianto itu, memasukan nama pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dalam salah satu syarat rekonsiliasi. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, jaminan hukum para pendukung Prabowo-Sandi merupakan syarat mutlak rekonsiliasi antara presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

BACA JUGA:

Dahnil Sebut Rekonsiliasi Bahas Pemulangan Rizieq, PDIP: Itu Bukan Masalah Pelik

Pengamat: Rekonsiliasi Bukan Bagi-Bagi Kursi

TKN: Rekonsiliasi Tak Harus Berbagi Kekuasaan dengan Kubu Prabowo

Dia menambahkan, jangan sampai rekonsiliasi sekadar lip service atau janji manis dan masih menyisakan dendam. "Ya kan begini, islah (perdamaian) yang sekarang harus dilakukan itu harus meniadakan dendam. Harus meniadakan bahwa saya pemenang dan kamu yang kalah. Saya penguasa, kamu yang dikuasai. Saya yang benar, kamu yang salah. Sehingga, islah itu tidak akan terjadi kalau dendam yang seperti itu masih terjadi," tutur Muzani.

Hal itu disampaikan dia saat menjawab pertanyaan wartawan seputar isu jaminan hukum Rizieq dan pendukung Prabowo-Sandi lainnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Muzani mengungkapkan, rekonsiliasi tidak akan terjadi jika masih tersimpan dendam dan perasaan tinggi hati. Islah akan bermakna sangat kuat dengan diredakannya suasana dan dikendurkannya tensi yang sempat meninggi usai Pilpres 2019.

Wakil ketua MPR ini kembali mengingatkan, rekonsiliasi bukan sekadar dagangan politik, melainkan sebuah keharusan. "Itu yang kita sampaikan pada kawan-kawam bahwa rekonsiliasi, islah, penyatuan, itu akan terjadi sebagai sesuatu yang genuine. Kita sampaikan itu, semuanya. Ya tidak boleh ada proses kriminalisasi dan seterusnya," katanya.

Terkait hal itu, Muzani memastikan syarat rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi adalah pemulangan Rizieq Shihab ke Tanah Air dan juga pembebasan sejumlah tokoh pendukung Prabowo-Sandi yang dikriminalisasi. Mengingat, ada banyak pendukung Prabowo-Sandi yang ditahan bahkan jumlahnya ratusan.

Dengan begitu, dia menambahkan, perbedaan pendapat dan pandangan yang tajam bisa segera berkurang. Hal itulah syarat utama dari pihak Prabowo.

"Pokoknya yang penting adalah bagaimana perbedaan paham, perbedaan pandangan, perbedaan pilihan di masyarakat, ini kemudian menjadi sesuatu yang cair sehingga ada energi bagi bangsa Indonesia untuk menata ke depan. Nah, energi baru ini yang kemudian harus kita pupuk untuk membangun Indonesia," ujar Muzani.


Editor : Djibril Muhammad