Rencana Sistem KRIS, Ketua DPR Berharap Masyarakat Diberi Kemudahan saat Dirawat di RS

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penghapusan kelas perawatan yang terdapat di sistem BPJSKesehatan menjadi KRIS harus diiringi dengan persiapan yang memadai. Dia berharap masyarakat diberi kemudahan saat penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pada program BPJS Kesehatan. 

"Setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa rencana implementasi Kelas Rawat Inap Standar pada program BPJS Kesehatan tidak akan mempersulit rakyat,” kata Puan, Minggu (4/6/2023). 

Baca Juga

Baru 35 Persen Perusahaan di Kulonprogo Lindungi Pekerja dalam Program BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), sudah ada 728 rumah sakit yang memenuhi kriteria 12 Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN). Adapun 12 kriteria itu meliputi berbagai komponen, mulai dari sisi bangunan, kelengkapan fasilitas di rumah sakit, hingga pembagian ruangan perawatan berdasarkan jenis kelamin dan jenis penyakit (infeksi dan non infeksi).

Menurut Puan, peningkatan jumlah rumah sakit dan perawatan yang berkualitas sangat penting untuk menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat.

Baca Juga

Ribuan Peserta BPJS Kesehatan di Kulonprogo Dinonaktifkan

“Negara harus memastikan rumah sakit yang ada memadai dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh rakyat yang membutuhkan,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.