Resmi Dilarang Pemerintah, FPI: Biar Masyarakat yang Menilai

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD resmi melarang segala aktivitas yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI). Ketua DPP FPI Slamet Maarif enggan berkomentar banyak soal itu.

Slamet mengembalikan penilaian terhadap pelarangan kegiatan FPI itu kepada masyarakat dan umat Islam di Indonesia. Sebelumnya Mahfud MD menegaskan FPI dilarang karena sudah tidak memiliki legal standing.

Baca Juga

Langgar Gencatan Senjata, Israel Mengebom Gaza Tewaskan 28 Orang

“Biarkan rakyat dan umat sendiri yang menilai,” kata Slamet saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Sebelumnya pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD melarang semua aktivitas Front Pembela Islam (FPI). Dengan begitu, segala aktivitas FPI di Tanah Air menjadi terlarang.

Baca Juga

FPI Resmi Dilarang, Seluruh Kegiatannya Akan Dihentikan

“FPI sejak tanggal 21 Juni 2019 sudah hilang sebagai organisasi. FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar keamanan dan bertentangan dengan hukum,” kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Selain itu, pemerintah juga mencabut status hukum FPI karena surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai organisasi sudah kadaluarsa sejak 21 Juni 2019. Mahfud menegaskan saat ini FPI tidak memiliki legal standing sebagai organisasi di Tanah Air. Oleh sebab itu, semua aktivitas FPI adalah aktivitas terlarang dan tidak mempunyai dasar hukum.

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan kegiatan FPI karea FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun organisasi biasa,” ujarnya.

Editor: Rizal Bomantama