Respons Istana soal Anggaran BMKG Dipangkas 50% Berdampak ke Alat Deteksi Bencana

JAKARTA, iNews.id - Istana angkat suara terkait anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang dipangkas 50 persen. Efisiensi anggaran itu disebut berdampak ke alat deteksi bencana dan cuaca.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan tidak ada pemangkasan anggaran pada lembaga tersebut.

Baca Juga

Usai Ancam Venezuela dan Kolombia, Trump Oke Serang Meksiko

“Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50 persen. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru,” ujar Hasan dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

Dia menyatakan, efisiensi anggaran dilakukan untuk mengurangi beban negara yang seharusnya tidak perlu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, Prabowo meminta anggaran negara harus difokuskan kepada kepentingan rakyat.

Baca Juga

Prabowo Tegaskan Anggaran Dihemat untuk Rakyat, Pengeluaran Mubazir Harus Dihentikan

Hasan mengibaratkan efisiensi anggaran adalah menghilangkan lemak-lemak belanja dalam APBN. 

"Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini,” ujar Hasan.

Baca Juga

Prabowo Sentil Pihak yang Melawan Kebijakan Efisiensi Anggaran: Merasa Jadi Raja Kecil

Hasan menjelaskan ada empat kriteria yang tidak terkena efisiensi anggaran. Pertama, gaji pegawai. Kedua, layanan dasar prioritas pegawai. Ketiga, layanan publik. Keempat, bantuan sosial. 

Baca Juga

Anggaran Pembangunan IKN Diblokir Kemenkeu, Begini Penjelasan Istana

“Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal,” ujar dia.

Baca Juga

Anggaran BMKG Dipangkas 50 Persen, Bagaimana Belanja Alat Baru Monitoring dan Deteksi Bencana?

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin menyatakan pihaknya tengah mengajukan permohonan dispensasi anggaran kepada Prabowo. Sebab, pemotongan anggaran sebesar 50 persen berdampak signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang, termasuk terhadap pemeliharaan yang tidak dapat dilaksanakan pada 2025.

Diketahui berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, anggaran BMKG dipangkas sebanyak 50,35 persen menjadi Rp1,423 triliun dari semula Rp2,826 triliun.

Dia menilai efisiensi anggaran ini berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam mati karena kemampuan untuk pemeliharaan berkurang hingga sebesar 71 persen, sehingga observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami juga terganggu.

Adapun diketahui hampir 600 alat sensor untuk pemantauan gempa bumi dan tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan salah satu Aloptama yang dimiliki oleh BMKG. Mayoritas kondisinya saat ini sudah melampaui usia kelayakan.

“Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 persen,” kata Muslihhuddin.

Editor: Rizky Agustian