Respons Istana soal KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres Termasuk Ijazah

JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro merespons aturan baru Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merahasiakan dokumen persyaratan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres), termasuk ijazah. Dia mengatakan pemerintah menghormati sepenuhnya aturan tersebut.

Menurut dia, KPU merupakan lembaga independen yang tidak bisa diintervensi pemerintah.

Baca Juga

7 Keluarga Kerajaan Terkaya di Dunia 2025: Dari Para Raja, Sultan, dan Pangeran Miliarder

"KPU itu lembaga independen jadi di dalam bekerjanya dia enggak bisa dipengaruhi oleh lembaga lain, oleh eksekutif. Dia lembaga independen. Kami menghormati," kata Juri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Oleh karena itu, kata dia, peraturan yang telah dibuat oleh KPU akan menjadi pedoman dalam pelaksanaannya nanti. 

Baca Juga

Daftar 16 Dokumen Capres-Cawapres yang Tak Bisa Dibuka ke Publik, Termasuk Ijazah

Juri pun enggan berkomentar lebih lanjut ihwal aturan itu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. 

"Itu tanya KPU," ujarnya.

Baca Juga

Ada 16 Dokumen Capres-Cawapres yang Dirahasiakan, Ini Daftarnya!

Diketahui, KPU menerbitkan Peraturan Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Cawapres) sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan KPU.

Baca Juga

KPU Rilis Aturan Baru: Rahasiakan Dokumen Ijazah Capres-Cawapres

Terdapat 16 dokumen yang tak bisa dibuka ke publik, termasuk ijazah capres dan cawapres.

Editor: Rizky Agustian