Respons Kejagung soal Nadiem Makarim Ajukan Praperadilan Kasus Korupsi Laptop

JAKARTA, iNews.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons praperadilan yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Praperadilan itu terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka Nadiem.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna, mengatakan gugatan praperadilan merupakan hak Nadiem sebagai tersangka.

Baca Juga

Bom Bunuh Diri Guncang Islamabad, Menhan Pakistan Tetapkan Status Perang

"Itu merupakan suatu hak bagi tersangka dan penasihat hukumnya, dan ini juga diatur dalam ketentuan baik KUHAP dan juga diperkuat juga oleh putusan MK tahun 2014," kata Anang kepada wartawan, Selasa (23/9/2025).

Dia menganggap, praperadilan sebagai bagian mekanisme checks and balances terhadap proses hukum.

Baca Juga

Nadiem Makarim Ajukan Praperadilan, Tim Hukum Klaim Penetapan Tersangka Tak Sah

Di sisi lain, Anang menjawab tudingan kubu Nadiem yang terkait belum adanya audit kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut. Dia menekankan hal itu telah masuk ke dalam pokok perkara.

“Itu sudah masuk ke materi pokok perkara, yang jelas itu nanti dalam persidangan yang masuk ke materi pokok perkara. Kalau praperadilan itu konsepnya kan hanya sah dan tidak sah penyitaan, penangkapan, penggeledahan, dan diperluas penetapan tersangka, itu aja," ungkapnya.

Baca Juga

Nadiem Makarim Ajukan Praperadilan terkait Status Tersangka Kasus Laptop

Diketahui, Nadiem Makarim mengajukan gugatan praperadilan terkait status tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Baca Juga

Hotman Klaim Nadiem Tak Terima Aliran Dana Pengadaan Laptop: Penetapan Tersangka Prematur!

“Hari ini daftar permohonan praperadilan atas nama Pak Nadiem Anwar Makarim," kata tim kuasa hukum Nadiem, Hana Pertiwi di PN Jakarta Selatan, Selasa (23/9/2025).

Hana menjelaskan, objek gugatan terkait penetapan tersangka dan penahanan Nadiem. Dia menilai, penetapan tersangka Nadiem tidak memenuhi dua alat bukti yang sah.

Baca Juga

Hotman Buka Peluang Praperadilan usai Nadiem Jadi Tersangka Kasus Laptop

“Penetapan tersangkanya karena tidak ada dua alat bukti permulaan yang cukup, salah satunya bukti audit kerugian negara dari instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang itu kan BPK atau BPKP, dan penahanannya kan otomatis kalau penetapan tersangka tidak sah, penahanan juga tidak sah,” ujar dia.

Editor: Rizky Agustian