RUU Kementerian Negara dan Wantimpres bakal Disahkan di Paripurna DPR Hari Ini

JAKARTA, iNews.id - Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara dan RUU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) akan disahkan DPR hari ini, Kamis (19/9/2024). Pengesahan bakal dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025. 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Wihadi Wiyanto mengatakan, kesepakatan pengesahan kedua RUU itu telah dilakukan dalam rapat kerja bersama pemerintah beberapa waktu lalu.

Baca Juga

4 Alasan Kepala MI6 Baru Blaise Metreweli Sebut Rusia Menimbulkan Ancaman Akut

"Ya hasil kemarin kan, waktu raker (rapat kerja) kan sudah jelas bahwa akan dibawa kepada paripurna terdekat. Ya kalau melihat paripurna terdekat ya kemungkinan dalam minggu ini," kata Wihadi kepada wartawan, dikutip Kamis (19/9/2024).

Baca Juga

Respons Jokowi Disebut Layak Jadi Wantimpres: Saya Mau Pulang ke Solo

Bahkan, kata dia, pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) DPR telah menggelar rapat untuk mengesahkan RUU Kementerian Negara dan Wantimpres. Atas dasar itu, ia berkata pengesahan dua RUU itu akan dilakukan pada rapat paripurna hari ini. 

"Iya, iya (pengesahan di paripurna Kamis ini)," kata Wihadi.

Baca Juga

Baleg Tegaskan Anggota Wantimpres Tak akan Dibatasi, Sesuai Kebutuhan Presiden

Sedianya, rapat paripurna akan digelar pada pukul 09.30 WIB. Dari agenda rapat yang diperoleh, DPR juga akan mengesahkan sejumlah RUU dan mengambil kesepakatan permohonan pertimbangan pemberian status kewarganegaraan pemain bola keturunan Indonesia.

Adapun agenda rapat hari ini adalah pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Baca Juga

Baleg DPR dan Pemerintah Setuju RUU Kementerian Negara, Presiden Bisa Tambah Menteri?

Kemudian, pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; persetujuan permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Selanjutnya, penetapan mitra kerja Badan Gizi Nasional dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; dan penetapan rancangan peraturan DPR tentang Pemberian Penghargaan kepada Anggota DPR RI pada Akhir Masa Keanggotaan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Editor: Rizky Agustian