Segera Diumumkan, 10 Calon Kepala Daerah Akan Jadi Tersangka

‎JAKARTA, iNews.id - Tekad Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengumumkan tersangka yang juga sebagai calon kepala daerah tak bisa dibendung. Kini, KPK sudah hampir merampungkan proses penetapan tersangka 10 calon kepala daerah yang tersebar di sedikitnya lima wilayah. Semuanya akan diumumkan dalam waktu dekat ini.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, penyidik KPK terus mengintensifkan proses penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi dalam beberapa delik yang diduga dilakukan penyelenggara negara yang sedang berlaga di Pilkada Serentak 2018. Dari para terduga tersebut memang ada yang menjadi petahana.

7.000 Petani Bentrok dengan Polisi di Kantor Pusat Uni Eropa, 1.000 Traktor Lumpuhkan Kota

"Beberapa orang yang akan ditersangkakan itu insya Allah minggu (pekan) ini kita umumkan," tegas Agus saat dikonfirmasi, Selasa (13/3/2018).

Sebelumnya, Agus mengatakan, calon kepala daerah yang yang akan ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK ada yang berasal dari pulau Jawa dan ada dari luar pulau Jawa. Dari hasil temuan KPK di tahap penyelidikan, KPK sudah yakin 90 persen untuk penetapan tersebut. Sisanya tinggal kelengkapan administrasi termasuk penandatangan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik).

Berdasarkan informasi dari sumber internal di bidang Penindakan KPK, kasus yang menjerat beberapa calon kepala daerah tersebut merupakan kasus lama hasil pengembangan dan kasus yang benar-benar baru. Objeknya baik pengadaan proyek maupun pengurusan perizinan. Para calon tersangka, di antaranya, ada di wilayah Sumatera, Jawa Timur, Kalimantan, Bali, dan juga Papua.

Diketahui, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan, para stakeholder penyelenggaraan pemilu termasuk pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menginginkan agar KPK menunda pengumuman tersebut. Mereka khawatir akan mengganggu iklim politik. Apalagi, pasangan calon kepala daerah bukan urusan personal lagi karena sudah diusung resmi oleh partai politik (parpol) dan telah membentuk tim sukses masing-masing. Dengan begitu, bukan hanya kandidat yang dirugikan melainkan parpol dan pendukungnya sehingga berpotensi menimbulkan kekacauan.

Sontak pernyataan Wiranto itu menuai protes dari KPK dan aktivis antikorupsi. Permintaan penundaan pengumuman tersangka bagi calon kepala daerah dinilai sebagai bukti bahwa pemerintah tidak berpihak pada proses pemberantasan korupsi dan tidak punya political will untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Menurut mereka, proses demokrasi harus dimulai dengan membangun integritas calon sehingga para kandidat harus bersih dari korupsi.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan kandidat pilkada yang bersih lebih baik dibandingkan menunda perkara korupsi. Menurut Saut, lebih baik pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) penggantian calon kepala daerah daripada meminta pengumuman calon tersangka ditunda.

"Selama kita memiliki bukti tentu akan diumumkan kalau memang ada. Bukan diada-adakan," ujar Saut melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa (13/3/2018).

Editor: Azhar Azis