Sekjen PPP Yakin Kartu Prakerja Akan Bermasalah Secara Hukum seperti e-KTP

Felldy Utama ยท Rabu, 20 Mei 2020 - 14:18:00 WIB
Sekjen PPP Yakin Kartu Prakerja Akan Bermasalah Secara Hukum seperti e-KTP
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id - Program kartu prakerja diyakini bermasalah secara hukum di kemudian hari. Keyakinan itu merujuk pada skema pelatihan Kartu Prakerja yang melibatkan beberapa perusahaan start-up.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebutkan, skema pelatihan tersebut akan dipersoalkan secara hukum usai Pemilu 2024. Arsul menyampaikan hal itu di akun Twitter-nya @arsul_sani seperti dikutip iNews.id, Rabu (20/5/2020).

"Sy kok yakin pasca 2024 skema Kartu Prakerja ini akan menjadi persoalan hukum sebagaimana kasus BLBI, Bank Century, e-KTP..., meski ada Perppu 1/2020 (UU 2/2020). Untuk kebaikan, saya setuju soal ini kita ingatkan terus pemerintahan @Jokowi, bro @yunartowijaya..," tulisnya.

Arsul yang dikonfrimasi mengatakan, komentarnya itu bermula dari cuitan akun Twitter Yunarto Wijaya yang menganggap tidak seharusnya Presiden Jokowi mendiamkan persoalan skema pelatihan Kartu Prakerja. Para pengkritik Jokowi melalui akun medsos prakerja.org telah menciptakan modul-modul pelatihan yang semuanya gratis.

Program Kartu Prakerja, menurut Arsul sebenarnya tidak bermasalah karena merupakan itikad baik Jokowi yang memenuhi janji politiknya pada Pilpres 2019. Titik permasalahan berada pada skema pelatihan kerja secara online, yang anggaran totalnya mencapai Rp5,6 triliun. Kondisi tersebut dinilai menjadi pendapatan dan keuntungan sejumlah perusahaan start-up yang menjadi mitra pemerintah.

Arsul mengingatkan kasus-kasus hukum terkait kebijakan publik dalam masa krisis pada 1998 dan 2008, yakni BLBI dan Bank Century serta kasus e-KTP. Semua kasus tersebut, dia mengungkapkan, bermasalah pada tataran pelaksanaan kebijakan.

Skema pelatihan Kartu Prakerja secara online terbuka lebar diproses secara hukum jika nantinya hasil audit BPK atau BPKP menemukan ketidakwajaran pada komponen pembiayaan yang telah dikeluarkan. Misalnya, menurut wakil Ketua MPR ini, BPK atau BPKP melakukan perbandingan dan pendalaman terhadap pelaksanaan skema pelatihan dengan para penyedia jasa yang memberikan secara cuma-cuma seperti prakerja.org

Arsul mengingatkan agar para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan terkait skema Kartu Prakerja jangan mengandalkan Pasal 27 Perppu 1/2020 yang sudah menjadi UU No 2 Tahun 2020 itu. "Absurd kalau para pembantu Presiden dan jajarannya merasa sudah aman karena diberikan kekebalan hukum oleh pasal tersebut," ujarnya.

Arsul meminta Presiden Jokowi melalui kementerian dan lembaga terkait dengan implementasi skema Kartu Prakerja meninjau kembali skema pelatihan dan penganggarannya. "Lebih baik mencegah potensi kasus hukum dari sekarang dari pada nanti berhadapan dengan lembaga penegak hukum," katanya.

Editor : Djibril Muhammad