Sekolah di Zona Hijau dan Oranye Bisa Dibuka, Satgas: Harus Ada Persetujuan Orangtua Murid

Dita Angga ยท Selasa, 11 Agustus 2020 - 19:28 WIB
Sekolah di Zona Hijau dan Oranye Bisa Dibuka, Satgas: Harus Ada Persetujuan Orangtua Murid

Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. (Foto: BNPB).

JAKARTA, iNews.id - Satgas Penanganan Covid-19 menegaskan sekolah yang berada di zona merah dan oranye belum bisa melakukan kegiatan belajar tatap muka. Kegiatan belajar mengajar tatap muka baru diperbolehkan di zona hijau dan oranye.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Satgas, Wiku Bakti Adisasmito dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/8/2020). Namun dia mengatakan kegiatan sekolah tatap muka di zona hijau dan kuning akan terus dipantau dan dievaluasi.

“Untuk daerah yang merah dan oranye dimohon agar tidak membuka sekolah dahulu. Karena kita perlu belajar bersama-sama dari sekolah yang risiko rendah untuk membuka aktivitas yang potensi penularannya cukup tinggi,” katanya.

Wiku mengatakan pembukaan sekolah tatap muka di daerah zona hijau dan kuning pun harus mempersiapkan berbagai hal. Hal itu menurutnya harus dilakukan meski risiko penularan kasus di dua jenis wilayah itu lebih rendah dibanding zona merah dan orange.

“Kembali lagi kami tegaskan daerah-daerah yang bisa membuka aktivitas sekolah adalah zona kuning dan hijau. Dan itu pun dengan berbagai persiapan, simulasi yang harus dilakukan,” ucapnya.

Dia menyebut beberapa hal yang harus diperhatikan untuk pembukaan sekolah tatap muka. Antara lain satuan pendidikan tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa adanya persetujuan dari pemda atau kantor wilayah, kepala sekolah, komite sekolah, dan orangtua peserta didik.

“Jika orang tua tidak atau belum setuju maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksakan,” katanya.

Selain itu yang harus diperhatikan adalah kapasitas sekolah. Satgas menegaskan jumlah siswa yang ikut belajar tatap muka tidak boleh lebih dari 50 persen kapasitas kelas.

“Pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara bertahap dengan syarat 30 sampai 50 persen dari standar kapasitas per kelas," ujarnya.

Editor : Rizal Bomantama